Archive for the ‘Makalah’ category

Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

April 26, 2008

Oleh : Achmad Fahrudin dan Gatot Yulianto

1. Ketergantungan Terhadap Sumberdaya Alam

Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : Pertama, secara sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting karena (a) sekitar 140 juta (60 %) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2 % per tahun); (b) sebagian besar kota, baik propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir; (c) kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional sekitar 20,06 % pada tahun 1998 dan (d) industri kelautan (coastal industries) menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung.
Kedua, secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena (a) Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yaitu sekitar 81.000 km (13,9 % dari panjang pantai dunia) dan ; (b) sekitar 75 % dari wilayahnya merupakan wilayah perairan (sekitar 5,8 juta km2 termasuk ZEEI; (c) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan (d) Dalam wilayah tersebut terkandung potensi kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya yang terdiri atas potensi sumberdaya alam pulih (renewable resources) seperti perikanan, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang) maupun potensi sumberdaya alam tidak pulih (non renewable resources) seperti migas, mineral atau bahan tambang lainnya serta jasa-jasa lingkungan (environmental services), seperti pariwisata bahari, industri maritim dan jasa transportasi.

Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan modal pembangunan yang dapat dikelola untuk menyediakan barang dan jasa (goods & services) bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa. Dilihat dari potensi dan kemungkinan pengembangannya, wilayah pesisir memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, apalagi bangsa Indonesia saat sekarang sedang mengalami krisis ekonomi. Peranan tersebut tidak hanya dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi (growth), tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan pemerataan kesejahteraan (equity). Namun demikian, peranan tersebut tidak akan tercapai dengan baik apabila mengabaikan aspek kelestarian lingkungan (environmental sustainability) dan kesatuan bangsa (unity).

2. Ciri Khas Wilayah Pesisir
Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain.
Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (open access), kecuali pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-awig dan Sangihe Talaud dengan kelembagaan Maneeh.
Dengan karaktersitik yang khas dan open access tersebut, maka setiap pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya timbul konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta sangat mudah terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas.

3. Karateristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
Mata pencaharian : sebagian besar penduduk di wilayah pesisir bermatapencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resources base), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), Kemiskinan masyarakat nelayan (problem struktural), penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Sebagai contoh : Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dengan penduduk 17.991 jiwa, sekitar 71,64 % merupakan nelayan (Tahun 2001).
Tingkat pendidikan : sebagian besar penduduk wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai contoh : penduduk Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara (Tahun 2001) sekitar 70,10 % merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan sejalan dengan tingkat tersebut, fasilitas pendidikan yang ada masih sangat terbatas.
Lingkungan pemukiman : kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh.
Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraa rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya.

4. Model dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Model perencanaan : perencanaan masih bias ke up land, meski ada pengakuan hukum tentang ruang laut (UU No. 24/1992 tentang penataan ruang). Ruang kawasan pesisir termasuk ruang kawasan tertentu yang perencanaan dan penataannya terkait dengan produk tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten. Model perencanaan up land menganggap wilayah pesisir given (padahal banyak interaksi ekonomi dan ekologis) contoh : teori land rent dan teori lokasi. Sebagai contoh, banyak kota besar di Indonesia yang terletak di pantai mempunyai perencanaan tata ruang yang bias ke darat. Model perencanaan yang diperlukan adalah integrasi antara up land dengan wilayah pesisir dan laut untuk membentuk an area development planning guna mencapai sustainability development (growth, equity and environmental sustainability), regional stability and nation unity.
Proses perencanaan : Proses perencanaan selama ini bersifat sentralistik (top down panning). Proses perencanaan yang diperlukan adalah pendekatan perencanaan koordinatif-desentralistik untuk menampung berbagai aspirasi stake holder dengan menerapan strategic development panning dan public choice.
Output perencanaan : Hasil perencanaan masih belum diimplementasikan secara optimal mengingat masih banyaknya tumpang tindih bentuk perencanaan dari berbagai instansi serta belum diakui oleh seluruh stake holder. Dengan perkataan lain belum menjadi pegangan bagi setiap pihak yang berkepentinngan.
Dari hal tersebut diatas, maka setiap langkah pembangunan, termasuk sektor swasta akan menemui kendala dan pada gilirannya sumberdaya alam dan lingkungan akan mengalami tekanan yang besar.

5. Sifat dan Proses Perusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Permasalahan yang dihadapi dalam kerusakan sumberdaya dan lingkungan dicirikan oleh sifat dari proses perusakannya yang berjalan relatif perlahan, namun dampaknya kebanyakan bersifat menyebar dan komulatif, sehingga pada suatu saat akan terjadi krisis yang penangulangannya dulit dan mahal. Sedangkan sifat pembuat aktivitas yang memberikan dampak negatif pada umumnya merupakan golongan yang kuat secara sosial, ekonomi dan politik, yang mempunyai limpahan dan property right yang unggul. Sedangkan penerima dampak merupakan golongan miskin yang lemah hak-haknya. Dengan demikian disparsitas hak-hak merupakan dapat menimbulkan perusakan lingkungan.
Masalah kekurangan dalam sistem penilaian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan dalam sistem ekonomi dan masyarakat, juga menjadi penyebabkan kerusakan. Berlainan dengan jenis sumberdaya alam lainnya (antara lain sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang selalu diperhatikan oleh perencana ekonomi), sumberdaya alam mengingat nilai-nilai dan jasa-jasanya tidak dihitung dalam sistem ekonomi pasar, maka nilainya tidak didaftar dalam PDB dan PDRB, sehingga pemeliharaannya dapat terabaikan. Padahal sumberdaya alam dan lingkungan memilii pernan penting dan terjadinya kerusakan akan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional dan regenional dan pada gilirannya akan mempertajam tingkat kesejahteraan dan perbedaaan tingkat hidup antar golongan masyarakat.
Ekologi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dapat memiliki keterkaitan yang penting. Mengingat adanya sistem pendukung penghidupan semesta, yaitu ekosistem yang dapat menentukan ekonomi dunia. Bila lingkungan fisik digambarkan sebagai kumpulan kemungkinan penggunaan, maka pada dasarnya ditentukanlah hubungan ekonomi dan ekologi. Kemungkinan-kemungkinan penggunaan tersebut disebut sebagai fungsi-fungsi lingkungan dan mungkin akan bersaing satu sama lain. Bila tahap tersebut tercapai, maka unsur konflik sejalan dengan konsep permukaan kelangkaan (scarcity) dan karenanya lingkungan akan mempunyai aspek ekonomi. Ekonomi akan menjadi bahasan penting bila menyangkut kelangkaan dan kompetisi. Konflik tersebut tampaknya akan mempunyai sifat antar generasi, yang mempunyai pilihan antara memaksimumkan produksi atau pertumbuhan jangka pendek tak berkelanjutan atau menggunakan fungsi lingkungan tersebut dengan cara yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa manifestasi ekonomi dari kejadian kerusakan lingkungan dapat menjadi indikator penting bagi perlunya penentuan kebijakan yang diarahkan pada pembanguan yang berkelanjutan.
Adanya prilaku produsen yang memaksimumkan keuntungan di salah satu sisi dan prilaku konsumem yang memaksimumkan utilitasnya di sisi lain dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang bersifat open access dan tidak dihitung dalam sistem pasar dapat mengakibatkan alokasi sumberdaya dan lingkungan secara ekonomi tidak efisien. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur alokasi sumberdaya tersebut. Namun demikian, upaya-upaya tersebut sering menemui hambatan karena pelaku ekonomi dan pemerintah memiliki cara pandang yang berbeda dan informasi yang terbatas tentang nilai ekonomi dari sumberdaya alam tersebut. Oleh karenanya penilaian terhadap sumberdaya yang tidak dipasarkan (non market valuation) perlu dilakukan agar tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat tercapai.
Pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan (selain ekonomi) dapat dilihat dari kenyataan bahwa sumberdaya pesisir mempunyai peranan penting dilihat dilihat dari segi ekologis, diantaranya sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia kebutuhan hidup bagi hewan. Sebagai contoh ekosistem hutan mangrove mempunyai keragaman biologi yang tinggi, yang anggota-anggotanya telah mampu beradaptasi dengan perubahan salinitasi yang tinggi dan beberapa biotanya memiliki nilai ekonomis tinggi seperti udang, ikan dan kepiting juga mempunyai fungsi ekologis sebagai nursery ground berbagai ikan dan udag (Muchsin, 2000) serta dapat menahan abrasi laut. Hasil studi Paryono T.J dkk (1999), menyebutkan bahwa nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove di Segara Anakan pada tahun 1999 sebesar Rp 140.880.427.700/tahun atau rata-rata Rp 8.188.980/ha/tahun. Demikian juga ekosistem terumbu karang (coral reefs) selain memiliki sumberdaya yag dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagai objek wisata, khususnya wisata selam, juga mempunyai fungsi ekologis antara lain tempat mencari makanan, tepat berkembang biak, tempat asuhan nursery ground, dan tempat memijah (Soedharma, 2000).
Dengan memperhatikan akan arti pentingnya sumberdaya alam pesisir baik untuk masa sekarang dan akan datang yang diiringi dengan masalah degredasi, maka diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya yang berlandaskan pada penilaian sumberdaya itu sendiri melalui metodologi valuasi ekonomi. Sehingga kinerja ekonomi yang buruk akibat sistem ekonomi yang salah urus, yang tercermin dari kegagalan kebijakan pemerintah (government failure) terutama campur tangan yang menyebabkan distorsi dalam sistem ekonomi dan teratasi. Valuasi Ekonomi (VE) merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir yang mengikuti perdebatan analisis ekonomi serta lingkungan (economic cum environmental, ECE) yang mengaitkan dimensi-dimensi ekonomi dan ekologi secara terintegratif (ADB dalam Sanim, 1996)

DAFTAR PUSTAKA
1. Airwar, 1994. Peranan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Makalah LokakaiyaKurikulumPWD. Program PascaSarj ana-IPB. Bogor.
2. Azis, I.J. 1994. llmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia.FE- Ul – Jakarta.
3. Fauzi, S. 2000. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir. Materi pada Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan. Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
4. Kusumastanto, T. 2000. Perencanaan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil – Disampaikan pada Lokakarya Pendekataan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Pesisir, pantai dan Pulau-pulau Kecil. Dirjen Tata Ruang Pesisir, pantai dan Pulau-pulau Kecil. Ditjen P3K- DPK. Jakarta.
5. Muchsin, I. 2000. Pengelolaan Wilayah Pesisir. Materi pada Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan. Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
6. Prijono, T.J., T. Kusumastanto, R. Dahuri, dan D.G. Bengen. 1999. Kajian Ekonomi Pengelolaan Tambak Di kawasan Mangrove Segara Anakan- Cilacap Jateng. Jurnal Pesisir dan Lautan Vol 2 No. 3 PKSPL-IPB. Bogor.
7. Sanin, B. 1996. Teknik Valuasi Ekonomi Sumberdaya dan Jasa-Jasa Lingkungan Wilayah Pesisir. Kerjasama PPLH-LP IPB dengan Dirjen Bangda Depdagri dan ADB. Bogor.
8. Soedharma, D. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dan padang Larnun. Materi pada Seminar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan. Proyek Kerjasama IPB dengan The Papua New Guinea University of Technology. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
9. Turner, R. K. , David Pearce and lan Bateman. 1994. Environmental Economics – An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf. Campuss 400 Marylands Avenue.

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut di Teluk Bone

April 26, 2008

Oleh: Achmad Fahrudin

I. Pendahuluan
Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan panjang pantai 81.000 km dan 63 % (3,1 juta km2) wilayahnya merupakan perairan laut yang kaya dengan beragam sumberdaya hayati. Sayangnya, ekosistem pesisir dan laut di wilayah industri dan padat penduduk mendapat tekanan serius yang membahayakan kelestariannya. Tekanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu : (1) eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya hayati, (2) polusi dari aktifitas di darat dan laut, dan (3) degrdasi fisik dari habitat pesisir, terumbu karang, mangrove dan estuaria.
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan laut di Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah kebanyakan perencana, pembuat keputusan dan pelaksana pembangunan dari sektor publik dan swasta yang kurang memperhatikan strategi dan nilai ekonomi total dari ekosistem tersebut. Umumnya mereka memandang mangrove dan ekosistem pesisir lainnya sebagai lahan marjinal yang harus dikonversi menjadi penggunaan lahan lainnya, seperti kawasan industri, perumahan dan tambak. Dengan kata lain, mereka hanya menilai sebagian kecil barang dan jasa yang dapat diperoleh dari ekosistem pesisir yang disebut nilai penggunaan langsung seperti kayu mangrove dan ikan serta organisme yang secara langsung dapat diambil dari kawasan mangrove. Kenyataannya, ekosistem pesisir, seperti mangrove, memiliki banyak nilai dan fungsi lain yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut dimana kelangsungan hidup manusia dan pembangunan bergantung kepadanya.

II. Nilai Ekonomi Beberapa Sumberdaya Pesisir dan Laut
2.1. Hutan Mangrove

Mangrove merupakan ekosistem hutan yang terbentuk oleh tumbuhan halophytic (toleran terhadap salinitas), berkayu dan berbiji dengan kisaran ukuran mulai dari tumbuhan yang tinggi hingga tumbuhan perdu yang kecil. Tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk tumbuh di sepanjang garis pantai pasang surut yang terlindung pada sedimen bersalinitas dan seringkali bersifat anaerobik serta kadang-kadang bersifat masam.
Terdapat lebih dari 24 juta hektar hutan mangrove yang tersebar di negara-negara sub tropik dan tropik di dunia ini (Snedaker and Getter, 1985). Indonesai memiliki hutan mangrove lebih luas dari negara-negara lain, yaitu sekitar 2,7 juta sampai 4,25 juta hektar. Mangrove menempati bantaran sungai-sungai besar sampai 100 km masuk ke pedalaman seperti yang dijumpai di sepanjang sungai Mahakam dan Musi. Mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan 89 spesies yang terdiri dari 35 spesies pohon, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit dan 2 spesies parasitik (Nontji, 1987). Sedangkan pada ekosistem mangrove yang berbeda di seluruh dunia tercatat 60 spesies pohon, beberapa spesies pohon yang berasosiasi dan ribuan spesies mamalia, burung, ikan dan invertebrata (IUCN, 1993).
Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dengan berbagai fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan yang penting. Saenger et al (1983) serta Hamilton and Snedaker (1984) telah mengidentifikasi lebih dari 70 nilai pakai langsung dan tak langsung dari tumbuhan mangrove dan ekosistemnya.
Di Indonesia, nilai pakai langsung dari tumbuhan mangrove telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kayu bakar, arang, penyamak kulit, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, obat-obatan dan bahan baku untuk industri pulp dan kertas sejak lama (Nontji, 1987). Namun demikian, belum diketahui tingkat produksi kayu bakar di Indonesia. Dinas Kehutanan Riau (1979) melaporkan bahwa dari tahun 1973 sampai 1976 Propinsi Riau mengekspor 7.000 sampai 15.000 m3 kayu bakar mangrove setiap tahunnya, sedangkan Sulawesi Selatan mengekspor 26.339 m3 kayu bakar mangrove pada tahun 1978 (Nurkin, 1979). Lebih dari separuh energi yang dipakai pada rumah tangga diperoleh dari kayu bakar (Martono, 1979), dan di wilayah pesisir kayu bakar tersebut berasal dari hutan mangrove (Polunin, 1983).
Produksi arang dari mangrove dimulai tahun 1870-an di Sumatera dan pada tahun 1979 tingkat produksinya mencapai 41.200 ton atau sekitar US$ 2 juta (Anonimous, 1979). Sejak tahun 1960-an penggunaan mangrove untuk kayu serpihan dan kayu pulp sangat meningkat. Salah satu pabrik di Kaliamantan Timur telah menghasilkan sekitar 70.000 m3 kayu serpihan (Burbridge and Koesoebiono, 1980). Wiroatmodjo dan Judi (1979) melaporkan bahwa produksi kayu bakar sekitar 250.000 m3 per tahun dengan nilai lebih dari US$ 3 juta, dan US$ 1 juta masuk ke kas pemerintah. Pada tahun 1979, kuota resmi untuk ekspor kayu mangrove mencapai lebih dari 500.000 m3 per tahun yang berasal dari konsesi hutan mangrove sekitar 455.000 hektar (Burbridge dan Koesoebiono, 1980). Konsesi hutan mangrove hingga 100 ha diatur dan dikendalikan oleh pemerintah daerah, sedangkan areal konsesi yang lebih luas dikendalikan oleh pemerintah pusat (Polunin, 1983). Sekitar 101.000 ha hutan mengarove di Kalimantan telah menjadi hak konsesi (Wirakusumah dan Sutisna, 1979), sedangkan Pradoso dan Soebardi (1979) melaporkan bahwa pada tahun 1977 lebih dari 36.000 ton log kayu mangrove telah dihasilkan di pulau ini yang dapat memproduksi sekitar 32.000 ton pulp. Statistik ekspor log dan arang mangrove dilaporkan oleh Burbridge dan Koesoebiono (1980) yang menunjukkan peningkatan ekspor arang 33,8 % antara tahun 1972 – 1978.
Jenis Excoecaria agallocha merupakan tumbuhan mangrove yang memberikan hasil pulp yang cukup baik. Selain itu, Camptostemon dan Sonneratia juga dapat menghasilkan pulp yang baik. Di beberapa tempat di Asia Selatan spesies Heritiera dan Rhizophora telah dipakai sebagai sumber serat rayon viskosis (Polunin, 1983).
Nilai pakai langsung lainnya yang penting dari mangrove adalah berbagai organisme akuatik yang beberapa diantaranya memiliki nilai komersial. Daun yang jatuh dan terakumulasi dalam sedimen mangrove sebagai lapisan daun akan mendukung komunitas organisme detritus yang selanjutnya menguraikan daun dan mengkonversinya menjadi energi. Energi ini digunakan oleh seluruh organisme dalam rantai makanan yang mendukung sejumlah spesies komersial dan subsisten seperti udang Penaeid, udang Sergestid, kepiting mangrove, curustacea lainnya, berbagai jenis ikan (belanak, bandeng, baramundi), wideng, kerang, moluska lainnya, reptil laut dan burung. Nontji (1987) melaporkan sekitar 80 spesies crustacea dan 65 spesies moluska yang terdapat pada ekosistem mangrove di Indonesia. Tumbuhan mangrove termasuk batang, akar dan daun yang jatuh menjadikan habitat bagi beberapa spesies akuatik dan beberapa spesies burung. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai tempat pemeliharaan larva, tempat memijah dan tempat mencari makan bagi spesies akuatik khususnya udang Penaeid dan ikan bandeng. Menurut Levy (1979) sekitar 90 % spesies laut tropis bergantung sebagian atau seluruh daur hidupnya pada ekosistem mangrove.
Nilai terpenting spesies yang berkaitan dengan mangrove Indonesia adalah udang Penaeid yang menghasilkan devisa sebanyak 1,5 trilyun US dolar pada tahun 1995 (Ditjen Perikanan, 1996). Hasil tangkapan udang Penaeid di perairan pesisir Indonesia berkorelasi positif dengan keberdaan mangrove (Martosubroto dan Naamin, 1977). Namun demikian ada beberapa spesies udang yang tidak menunjukkan korelasi tersebut (Mac Nae, 1974). Turner (1975) mengestimasi pengaruh reklamasi lahan mangrove di Segara Anakan terhadap kehilangan ekonomis produksi perikanan di wilayah tersebut sehingga menyebabkan 2.400 nelayan kehilangan pekerjaan dan pendapatan sebesar 5,6 juta US dolar setiap tahun pada harga berlaku.
Nilai tidak langsung dari ekosistem hutan mangrove dalam bentuk fungsi ekologis yang vital mencakup perlindungan erosi pesisir, stabilisator sedimen, perlindungan koral di sekitarnya dari padatan terlarut, perlindungan penggunaan lahan pesisir dari angin dan badai, pencegahan intrusi air asin, pemurnian alami perairan pesisir dari polusi, penyediaan detritus organik dan makanan bagi perairan pesisir sekitarnya serta sebagai tempat pemeliharaan larva, pakan dan pemijahan bagi ikan ekonomis penting, crustacea dan satwa liar. Selain berbagai burung, hutan mangrove juga merupakan habitat penting bagi primata seperti Macaca fascicularis, Presbytis cristacus dan Nasalis larvatus.
Dengan demikian bila pemanfaatan kayu mangrove dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang lestari maka nilai pakai langsungnya akan menjadi sumber pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, baik untuk masyarakat sekitarnya maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2.2. Padang Lamun
Padang lamun merupakan tumbuhan berbunga dan berbiji yang telah beradaptasi penuh terhadap perairan laut. Tumbuhan tersebut terdapat di perairan dekat pantai yang dangkal, baik di daerah tropis maupun di daerah temperate. Jumlah jenis tumbuhan lamun yang ditemukan di seluruh dunia sebanyak 50 spesies, 12 spesies diantaranya terdapat di Indonesia.
Nilai pakai langsung ekosistem padang lamun di Indonesia masih sangat terbatas pada perannya sebagai habitat utama dan sumber pakan bagi berbagai ikan besar, crustacea, moluska, reptil laut dan mamalia. Sebagai contoh, Hutomo dan Martosewejo (1977) menemukan 78 spesies ikan dari padang lamun di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan Atmadja (1977) melaporkan keberadaan moluska seperti Pinna, Lambis, Strombus dan Cerithium, timun laut seperti Synapta dan Holothuia, dan bintang laut di padang lamun secara umum. Algae epifit juga melimpah dalam ekosistem padang lamun (Atmadja dan Sulistijo, 1978). Selanjutnya, Hutomo dan Martosewejo (1977) mengelompokkan ikan-ikan yang berasosiasi dengan padang lamun di Kepulauan Seribu kedalam 4 kelompok ekologi, yaitu : (1) yang tinggal menetap, (2) yang tinggal menetap tetapi memijah pada habitat di sekitarnya, (3) pengunjung pada saat-saat tertentu, dan (4) spesies yang menetap saat masih juvenil. Kategori yang terakhir mencakup beberapa spesies seperti Siganus, Molloides dan Upeneus yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di Indonesia. Beberapa spesies yang menetap termasuk moluska juga penting sebagai bahan makanan.
Tumbuhan lamun sejauh ini belum memiliki nilai ekonomis atau komersial di Indonesia, namun dilaporkan telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir sebagai sumber makanan dan sumber serat (Polunin, 1983). Enhalus acroides sebagai contoh, merupakan penyedia biji yang dikonsumsi masyarakat di Kepulauan Seribu (Nontji, 1987) dan menghasilkan serat yang digunakan di beberapa wilayah pesisir Irian Jaya (Feulleteu de Bruyn, 1920).
Nilai pakai tidak langsung dari ekosistem padang lamun mencakup : (1) fungsinya sebagai stabilisator sedimen yang mencegah erosi pesisir, (2) habitat sejumlah besar spesies satwa liar, dan (3) sumber makanan dan detritus organik yang dibutuhkan tumbuhan laut dan algae sebagaimana binatang.
Struktur kepadatan daun dan sistem perakarannya membuat padang lamun memiliki kemampuan untuk meredam gelombang dan arus sehingga menjebak sedimen dan melindungi erosi (Randall, 1965). Kemampuan tumbuhan lamun untuk mengikat sedimen dangkal tergantung pada spesiesnya. Spesies pionir yang tumbuh cepat adalah Halodule univervis, H. pinifolia dan kemudian Halophila ovalis. Pada kondisi yang sesuai, Cymodocea rotundata, C. serrulata, Enhalus acroides dan Thalasia hempricii dapat menjadi stabilisator sedimen yang bernilai (den Hartog, 1970). Tumbuhan lamun dapat mengurangi arus dekat dasar sampai 50 % sehingga mampu menahan bahan terlarut dalam kolom air (Zhuang and Chappell, 1990). Proses kolonisasi tumbuhan lamun menyukai dasar halus seperti debu, lumpur dan bahan organik. Hamparan lamun cenderung memiliki lapisan pasir berlumpur yang ditutupi kuarsa pasir cangkang tak berstruktur. Penumpukan sedimen oleh tumbuhan lamun juga dapat mendukung perkembangan karang di tempat yang terlalu keruh untuk pertumbuhannya. Fungsi hubungan padang lamun dengan ekosistem sekitarnya seperti terumbu karang dan hutan mangove harus dipertimbangkan, selain fungsi ekosistemnya sendiri dan nilai pakainya dalam setiap penilaian ekonominya.
Produktifitas primer kotor padang lamun menduduki rangking teratas di antara ekosistem alami yang pernah tercatat (Hatcher et al, 1989). Produktifitas primer ekosistem padang lamun dilaporkan antara 1.300 – 3.000 gram berat kering/m2/tahun (KLH, 1991), bahkan dapat mencapai 7.000 gramC/m2/tahun (Whitten et al, 1987). Karbon organik yang dihasilkan padang lamun melalui fotosistesis sebagian besar (70 – 90 %) digunakan oleh organisme laut pada tingkat trofik yang lebih tinggi melalui rantai makanan detritus dan sisanya melalui rantai langsung (Nienhuis, 1993). Ekosistem padang lamun umunya bersifat mandiri (self-sustaining), energi yang dihasilkan dari padang lamun di Indonesia Timur dikonsumsi sendiri dengan minimum 10 % dikirim ke ekosistem di sekitarnya pada kondisi yang tenang (Hutomo et al, 1988; Nienhuis et al, 1989; Lindeboom dan Sandee, 1989). Dugong, penyu hijau dan ikan Siganus merupakan pemangsa tumbuhan lamun dan rumput laut yang penting. Padang lamun dan habitat di sekitarnya merupakan daerah pakan yang juga penting bagi burung-burung laut (Polunin, 1983).
Nilai pakai langsung ekosistem padang lamun adalah nilai pilihan yang menunjukkan nilai pelestarian fungsi ekosistemnya dan pemakaiannya di masa mendatang, seperti penggunaan tumbuhan lamun untuk produk farmasi baru dan kultivar pertanian. Kenyataannya, di beberapa bagian dunia tumbuhan lamun digunakan sebagai sumber pupuk hijau, bahan kimia dan bahan pakan (Mc Roy and Helffrich, 1980). Sejauh ini belum ada usaha yang dilakukan di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, untuk mengkuantifikasi dalam bentuk uang (membuat penilaian ekonomi) dari fungsi dan pemakaian sumberdaya padang lamun.

2.3. Terumbu Karang
Indonesia memiliki sekitar 17.500 km2 ekosistem terumbu karang (Moosa, et al, 1987) tersebar di seluruh wilayah perairan pesisir yang jernih, hangat, beroksigen serta bebas dari padatan terlarut dan aliran air tawar yang berlebihan. Terumbu karang Indonesia sangat beragam dan kaya. Seluruh tipe terumbu karang yang mencakup terumbu karang melingkar, terumbu karang penghadang, atol dan bongkahan terumbu karang (fringing reefs, barrier reefs, atoll, patch reefs) terdapat di perairan laut Indonesia.
Terumbu karang menyediakan berbagai pemakaian langsung dan tak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir. Pemakaian yang paling dominan dan paling bernilai adalah besarnya hasil yang dapat diperoleh dari sumberdaya perikanan laut yang didukung oleh ekosistem terumbu karang dengan estimasi sebesar 5 ton/km2 (Snedaker and Getter, 1985). Hasil ini tak terbatas pada ikan dan crustacea yang sesungguhnya dipanen dari ekosistem terumbu karang tetapi juga mencakup sejumlah besar varitas dan kuantitas organisme yang bergantung pada ekosistem terumbu karang. Potensi panen lestari (MSY) ikan karang di perairan laut Indonesia diduga sebesar 80.082 ton/tahun (Ditjen Perikanan, 1991). Dengan luas areal terumbu karang Indonesia sekitar 17.500 km2 berarti potensi lestari ikan karang di Indonesia 4,57 ton/tahun/km2. Perikanan karang komersial dan subsisten memiliki kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia. Masyarakat pesisir, khususnya yang tinggal di pulau-pulau kecil (Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Taka Bone Rare, Tukang Besi dan Padaido) telah memenfaatkan sumberdaya ikan, rumput laut dan sumberdaya biologis lainnya untuk kehidupannya selama berabad-abad. Selanjutnya di beberapa bagian Indonesia, terumbu karang secara tradisional telah dipakai oleh masyarakat pesisir untuk mendukung kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai jenis ikan dan invertebrata lainnya (Burbridge and Maragos, 1985).
Pada dekade terakhir, keindahan alami dan keunikan terumbu karang menarik jutaan turis domestik dan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tempat seperti Pulau Nias, Siberut, Kepulauan Sribu, Bunaken, Taka Bone Rate, Gili Trawangan (Lombok Barat), Seram dan Teluk Cendrawasih yang memiliki keindahan terumbu karang menjadi tujuan utama wisatawan. Nilai ekonomis wisata bahari ini sangat tinggi karena tak hanya menghasilkan devisa tetapi juga efek pengganda lainnya seperti perdagangan lokal dan regional, perniagaan, hotel dan restoran.
Struktur terumbu karang juga melindungi pulau, pantai yang bernilai, dan kawasan industri dari ganasnya gelombang dan badai dan tenaga alami lainnya di laut. Sebagai tambahan, telah dilaporkan bahwa ekosistem terumbu karang memiliki peran utama dalam mengurangi pemanasan global karena fungsinya sebagai penangkap karbon yang besar. Penambangan karang telah didokumentasi sebagai bahan konstruksi, pembuatan jalan, dan produksi kapur di berbagai tempat di Indonesia (Praseno dan Sukarno, 1977; Dahuri, 1991). Dari sudut pandang keanekaragaman hayati dapat dikatakan bahwa trumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks yang mendukung banyak kehidupan. Terumbu karang telah diidentifikasi memiliki nilai konservasi yang tinggi seperti hutan hujan karena keragaman biologis, secara estetika menarik, dan memiliki fungsi sebagai cadangan keanekaragaman genetika (Hatcher et al, 1990).

2.4. Estuaria
Tingginya curah hujan, banyaknya sungai, lahan basah pesisir, teluk dan perairan pesisir yang dangkal membuat Indonesia memiliki banyak estuaria. Estuaria yang luas terdapat di Indonesia, khususnya pada daerah yang curah hujannya tinggi dan memiliki lahan pesisir yang landai seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Irian Jaya, dimana daerah terbuka jauh dari massa daratan akan menjadi bagian yang memiliki perbedaan salinitas yang nyata dan beberapa sungai besar mengalirkan air tawarnya ke laut.
Secara fungsional, estuari merupakan badan air yang setengah tertutup dan berhubungan dengan laut terbuka yang airnya diencerkan oleh aliran air tawar. Aliran air pasang dan sungai sangat penting karena membantu pencampuran dan penyebaran hara yang mendorong tingginya laju produktifitas primer dan sekunder. Akibatnya estuari merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif sebagai tempat penangkapan ikan yang sangat berharga di Indonesia. Sebagai tambahan, banyak spesies yang menghabiskan sebagian siklus hidupnya di air tawar dan air asin menggunakan estuari sebagai jalur perpindahannya. Oleh karena itu, estuari sebagai tempat utama pemeliharaan larva, post larva dan juvenil dari banyak spesies ikan dan kerang. Doty et al (1963) melaporkan adanya kenaikan produktifitas primer dari perairan terbuka 20 km dari pesisir ke estuari Sungai Deli di Sumatera Utara. Di daerah estuari hilir di Palembang, Sumatera Selatan, sepertiga dari pendapatan keluarga setempat diperoleh dari perikanan estuari (Hanson and Koesoebiono, 1979). Hutomo (1978) menemukan 80 spesies ikan yang ditangkap dengan jaring di estuari Sungai Karang, Jawa, diantaranya (Euthynus, Scomberomerus, Ratrelliger, Caranx, Caesio, dan Stolephorus) merupakan ekonomis penting. Enam spesies ikan estuari terdaftar memiliki nilai ekonomis tinggi di Indonesia, yaitu ikan Hilsa toly, Hilsa elongata, Setipinna tatty, dan Lutjanus lutjanus, Lates calcalifer, Arius thalassinus (Anonimous, 1979; Hadikoesworo, 1977). Dari kelimpahan juvenil hasil tangkapan di estuari menunjukkan bahwa estuari adalah tempat rekrutmen penting bagi populasi ikan bernilai (Hutomo, 1978). Effendi dan Syafei (1976) menemukan tempat reproduksi Mugil dussumeri di estuari Sungai Cimanuk, Jawa Barat.
Banyak sumberdaya perikanan Indonesia yang penting berada atau berasosiasi dengan estuari. Perikanan estuari yang produktif merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangan kesesuaian antara delta sungai dan wilayah di sekitarnya bagi pemukiman penduduk (Anwar, 1977). Perairannya yang setengah tertutup dan tinggi produktifitasnya, menyebabkan estuari mampu menopang kehidupan manusia secara lestari, khususnya sebagai sumber pangan dan produksi garam di Indonesia selama berabad-abad. Selanjutnya, estuari Indonesia saat ini digunakan untuk navigasi, budidaya laut, rekreasi, pengembangan pemukiman, dan pembuangan limbah. Selain nilai pakai langsung tersebut, estuari saat ini dikeringkan untuk produksi pertanian seperti di Segara Anakan, Cilacap.

III. Teori Nilai Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut
Nilai ekonomi total (total economic value = TEV) dari sumberdaya sebagai asset merupakan jumlah dari nilai pakai (use value=UV) dan nilai bukan pemakaian (non use value=NUV) (Pearce and Morran, 1994 dan Barton, 1994). Nilai pakai adalah suatu nilai yang timbul dari pemanfaatan aktual terhadap sumberdaya yang terdapat dalam ekosistem.
Nilai pakai terbagi menjadi nilai pakai langsung (direct use value=DUV), nilai pakai tidak langsung (indirect use value=IUV) dan nilai pilihan (option value=OV). Nilai pakai langsung merupakan nilai penggunaan aktual seperti penggunaan perikanan dan kayu dari ekosistem hutan mangrove. Nilai pakai tidak langsung merupakan manfaat yang diturunkan dari fungsi ekosistem seperti fungsi hutan mangrove dalam perlindungan lahan pesisir dari erosi dan dalam penyediaan pakan bagi perikanan lepas pantai.
Nilai pilihan adalah nilai yang menunjukkan keinginan individu untuk membayar bagi konservasi sumberdaya pesisir dan laut guna pemakaian masa mendatang seperti pengembangan bahan farmasi dan kultivar pertanian baru. Dengan kata lain, nilai pilihan dapat diartikan sebegai premi asuransi dimana keinginan masyarakat untuk membayar guna menjamin pemanfaatan masa mendatang dari sumberdaya pesisir dan laut (UNEP, 1993).
Nilai bukan pemakaian terdiri dari nilai waris (bequest value=BV) dan nilai eksistensi (existence value=EV). Nilai waris mengukur manfaat individual dari pengetahuan bahwa orang lain akan memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir dan laut di masa mendatang. Nilai eksistensi menggambarkan keinginan masyarakat untuk membayar konservasi sumberdaya pesisir dan laut itu sendiri tanpa mempedulikan nilai pakainya. Contoh nilai eksistensi sumberdaya pesisir dan laut adalah kepedulian individu terhadap perlindungan koral biru atau ikan napoleon meskipun ia tidak melihat dan tak akan pernah melihatnya (Randall and Stoll, 1983).

3.1. Prosedur Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut
Pada dasarnya penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut meliputi 3 tahap utama, yaitu : (1) identifikasi manfaat dan fungsi keterkaitan antar komponen sumberdaya pesisir dan laut, (2) kuantifikasi seluruh manfaat dan fungsi tersebut ke dalam nilai uang, dan (3) penilaian alternatif alokasi pemanfaatan lahan pesisir.

1) Identifikasi Manfaat
Contoh valuasi ekonomi hutan mangrove digunakan dalam pembahasan ini untuk lebih memudahkan pemahaman.
a. Manfaat Langsung
Manfaat langsung dari hutan mangrove dapat berupa manfaat untuk kayu log, manfaat untuk kayu bakar, dan manfaat biologis. Manfaat biologis adalah manfaat lahan yang berhutan mangrove bagi komponen sumberdaya lainnya yang berada pada lahan tersebut sebagai satu kesatuan ekosistem. Manfaat ini merupakan gambaran dari fungsi keterkaitan antar komponen sumberdaya dalam satu ekosistem. Manfaat ini antra lain terdiri dari manfaat biologis bagi belut, manfaat biologis bagi udang, manfaat biologis bagi alur, manfaat biologis bagi kerang, manfaat biologis bagi kepiting, manfaat biologis bagi wideng, manfaat biologis bagi burung, manfaat biologis bagi ikan, dan manfaat biologis bagi ular.

b. Manfaat Tidak Langsung
Estimasi manfaat hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai didekati dengan pembuatan beton pantai yang setara dengan fungsi hutan mangrove sebagai sebagai penahan abrasi pantai. Estimasi manfaat hutan mangrove sebagai nursery ground, spawning ground dan feeding ground bagi biota perairan didekati dari hasil tangkapan ikan di wilayah perairan laut sekitarnya. penyebaran manfaat yang sebanding dengan luas hutan mangrove.

c. Manfaat Pilihan
Nilai manfaat pilihan adalah suatu nilai yang menunjukkan kesediaan seseorang individu untuk membayar untuk melestarikan sumberdaya bagi pemanfaatan di masa depan. Nilai manfaat pilihan (option value) didekati dengan mengacu pada nilai keanekaragaman hayati hutan mangrove Indonesia yaitu US$ 1,500/km2 per tahun. Nilai ini dapat dipakai untuk hutan mangrove di berbagai daerah di Indonesia bila hutan mangrovenya secara ekologis penting dan tetap dipelihara relatif alami (Ruitenbeek, 1991).

d. Manfaat Eksistensi
Manfaat eksistensi adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan sumberdaya setelah manfaat lainnya dihilangkan dari analisis sehingga nilainya (existence value) merupakan nilai ekonomis keberadaan suatu komponen sumberdaya.

2) Kuantifikasi Seluruh Manfaat dan Fungsi ke dalam Nilai Uang
Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) merupakan penjumlahan dari seluruh manfaat yang telah diidentifikasi, yaitu : NET = ML + ME + MP + MK, dimana NET = nilai ekonomi total (TEV), ML = nilai manfaat langsung (DUV), ME = nilai manfaat tidak langsung (IUV), MP = nilai manfaat pilihan (OV), dan MK = nilai manfaat keberadaan (XV).

3) Penilaian Alternatif Alokasi Pemanfaatan Lahan Pesisir
Penilaian alternatif alokasi pemanfaatan terumbu karang dengan menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA), yang merupakan net present value dengan menghitung manfaat yang diperoleh dari penggunaan terumbu karang, termasuk manfaat eksternalitas, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan terumbu karang, termasuk biaya eksternalitas, dalam kurun waktu tertentu serta mempertimbangkan faktor diskonto (discount rate).

III. Studi Kasus Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut
3.1. Mangrove Subang

Luas hutan mangrove di Kabupaten Subang 5.328,60 ha yang hampir separuhnya (2.650,08 ha) masih berupa hutan alam yang dipertahankan dan selebihnya (2.678,52 ha) berupa hutan tanaman hasil reboisasi sejak tahun 1976. Sejak tahun 1968 sebagian areal hutan dimanfaatkan untuk tambak ikan dengan pola tumpangsari dan pada tahun 1986 sistem tambak tumpangsari diterapkan pada seluruh areal hutan mangrove dengan ketentuan luas kolom air untuk budidaya ikan tidak melebihi 20 % dari luas petak hutan.
Vegetasi yang terdapat pada hutan mangrove subang tercatat 6 jenis pohon dan 18 jenis tumbuhan bawah yang didominasi oleh spesies Avicenia marina, Rhizopora mucronata dan Sonneratia acida. Fauna yang ditemukan terdiri dari 1 jenis mamalia, 3 jenis reptilia, 1 jenis amphibia, 11 jenis ikan, 6 jenis crustacea, 32 jenis serangga, 25 jenis burung serta beberapa jenis bivalva.
Berdasarkan hasil penelitian tahun 1996, nilai pakai langsung dari hutan mangrove tersebut yang terdiri dari kayu bakar, kayu bulat, alur (sejenis sayuran), udang, ikan, kepiting, wideng, kerang, belut, ular dan burung dengan nilai keseluruhan mencapai jumlah Rp 15.187..168.109,31/tahun. Biaya untuk memperoleh nilai pakai langsung tersebut Rp 2.676.831.048,65/tahun sehingga manfaat bersihnya Rp 12.501.337.060,66 per tahun (termasuk untuk tambak tumpangsari).
Nilai pakai tidak langsung dari mangrove dalam bentuk fungsi perlindungan lahan pesisir dari erosi dan badai serta aliran makanan dan bahan organik bagi perikanan di sekitar wilayah pesisir. Penilaian fungsi perlindungan lahan pesisir diperoleh dengan harga bayangan, yaitu biaya pembuatan beton pemagar pantai sepanjang 32,25 km dengan nilai Rp 96.750.000.000,00 untuk 10 tahun atau Rp 9.675.000.000,00/tahun. Nilai penyediaan bahan organik diperoleh dari hasil ikan tangkapan nelayan di perairan laut sekitarnya, yaitu Rp 13.956.194.000,00 dengan biaya Rp 1.542.450.000,00 sehingga manfaat bersihnya Rp 12.413.744.000,00.
Nilai pilihan dari hutan mangrove diperoleh dalam bentuk nilai sebagai wadah keanekaragaman hayati yang dikemukakan oleh Ruitenbeek (1992) yaitu US$ 1,500/km2 per tahun. Nilai eksistensi diperoleh dengan teknik contingent valuation method (CVM) dari 139 responden yang hasilnya menunjukkan nilai rata-rata Rp 6.291.000,00/ha/tahun sehingga nilai eksistensi hutan mangrove Subang seluruhnya Rp 33.522.259.900,00/tahun. Berdasarkan hasil seluruh perhitungan di atas diperoleh nilai hutan mangrove rata-rata sebesar Rp 6.928.135,16/ha/tahun.
Analisis manfaat biaya (Cost Benefit Analysis) dilakukan untuk menghitung nilai ekonomi hutan mangrove dengan berbagai skenario pengelolaan, yaitu 100 % hutan mangrove tumpangsari (silvofishery), 25 % hutan mangrove dikonversi untuk tambak udang intensif, 50 % dikonversi jadi tambak intensif, 75 % dikonversi jadi tambak intensif, 100 % dikonversi jadi tambak intensif dan 100 % dikonversi jadi tambak sederhana serta dibiarkan pada kondisi saat itu. Lingkup waktu analisis selama 20 tahun berdasarkan umur mangrove untuk dapat menghasilkan kayu bulat dengan diskonto (discount rate) 10 %.
Nilai manfaat bersih sekarang (net present value) yang paling besar adalah Rp 4.454.689.419.324,59, yaitu pada alokasi pemanfaatan lahan 25% untuk tambak intensif atau 3.420,72 ha untuk tambak intensif dan 10.262,16 untuk hutan mangrove dengan pola tumpangsari. Alokasi pemanfaatan hutan mangrove di Subang yang paling efisien adalah 100 % dijadikan hutan mangrove dengan pola tumpangsari karena rasio manfaat biayanya (B/C) paling besar (7,47). Pemanfaatan 100 % untuk hutan mangrove dengan pola tumpangsari menghasilkan nilai sekarang bersih sebesar Rp 1.748.707.447.744,27 dengan B/C sebesar 7,47. Bila dibandingkan dengan pemanfaatan untuk 25% tambak intensif, maka rasio manfaat biayanya lebih besar 1,88 kali tetapi nilai manfaatnya lebih kecil 2,55 kali. Bila dibandingkan dengan pemanfaatan untuk 50 % tambak intensif, maka rasio manfaat biayanya lebih besar 2,55 kali dan nilai manfaatnya lebih kecil 2,53 kali.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa proporsi penggunaan hutan mangrove untuk tambak intensif yang relatif baik adalah sekitar 25 % dari total luas hutan mengrove. Bila proporsi pemanfaatan untuk tambak intensif lebih besar dari 50 % luas hutan mangrove, maka manfaat relatif yang diperoleh akan lebih kecil daripada pemanfaatan untuk hutan mangrove dengan pola tumpangsari.

3.2. Terumbu Karang Taka Bone Rate
Terumbu karang Taka Bone Rate (TBR) merupakan gugusan atol yang terletak di sebelah Selatan pulau Sulawesi atau di sebelah Utara pulau Flores tetapi masih masuk ke dalam administratif Propinsi Sulawesi Selatan. Atol ini merupakan atol terbesar di Indonesia dan ketiga terbesar di dunia. Luas atol ini sekitar 220.000 ha dan mempunyai terumbu karang yang datar seluas 500 km2.
Kedalaman dataran terumbu karang berbeda-beda mulai dari atas permukaan air surut sampai 3 meter. Di dalam atol terdapat karang tepi, petak karang, atol mikro dan terumbu karang penghadang. Jumlah terumbu karang sebanyak 21 dengan 9 sand cays dan 11 pulau, 6 pulau diantaranya dihuni oleh penduduk secara permanen dalam 2 desa, yaitu Desa Rajuni (sebelah Utara) dan Desa Pasitalu (sebelah Selatan). Jumlah penghuni pulau-pulau tersebut sekitar 9.000 jiwa dimana lebih dari 90 % bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di sekitar atol tersebut.
Jenis ikan yang terdapat pada atol TBR antara lain cakalang, hiu, tongkol, kerapu, bambangan, lemuru, layang, baronang, ekor kuning, bawal dan ikan kakatua. Selain itu tertangkap pula lobster, penyu hijau, penyu sisik, gurita dan teripang.
Nilai pakai langsung dari terumbu karang di daerah ini adalah berbagai jenis ikan dari hasil kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Alat tangkap yang digunakan adalah bagan perahu, jaring insang, pancing ulur dan bubu.
Analisis manfaat biaya dilakukan dengan 3 skenario, yaitu tanpa perubahan (status quo), tanpa pengelolaan (dibiarkan sesuai dengan kecenderungan perkembangan pemanfaatannya) dan dengan pengelolaan (pembatasan jumlah alat tangkap) . Lingkup waktu penilaian adalah 20 tahun dengan discount factor 10 % dan 20 %. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pengelolaan penangkapan ikan yang baik nilai manfaat bersih sekrang akan meningkat dan menunjukkan nilai yang paling besar bila dibandingkan dengan keadaan status quo ataupun tanpa pengelolaan (Sawyer, 1992).

IV. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir dan PAD

Berdasarkan studi kasus yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut akan meningkatkan nilai ekonominya dalam jangka panjang. Ini berarti dengan teknik pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan akan diperoleh nilai ekonomi total yang relatif lebih besar bila dibandingkan pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali.
Distribusi penguasaan sumberdaya pesisir dan laut yang seimbang pada masyarakat ditambah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara pemanfaatan sumberdaya yang lestari, akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian pula dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang akan meningkat dan berkelanjutan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi total dari sumberdaya pesisir dan lautan.
Hal yang sama juga dapat diterapkan di wilayah pesisir Teluk Bone. Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan di Teluk Bone akan meningkatkan nilai ekonomi total dari sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang berupa pengaturan pemanfaatan sumberdaya dan transfer informasi mengenai teknik pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan kepada semua stakeholder di wilayah Teluk Bone sangat diperlukan.

Daftar Pustaka
1. Atmadja, W. S. 1977. Marine Resources Indonesia, 17 : 15-27.
2. Atmadja W. S. and Sulistijo. 1977. Oseanologi di Indonesia, 10 : 9-13.
3. Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR-report 14/94. Center for Studies of Environment and Resources, University of Bergen. Norway.
4. Burbridge P. R. and J. E. Maragos. 1985. Coastal Resources Management and Environmental Assessment Needs for Aquatic Resources Development in Indonesia. International Institute for Environment and Development. Washington D. C.
5. Dahuri, R. 1991. An Approach to Coastal Resources Utilization : The Nature and Role of Sustainable Development in East Kalimantan Coastal Zone, Indonesia. Ph.D. Dissertation. Dalhouise University, Halifax N. S., Canada.
6. Dahuri et al. 1995. Studi Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lingkungan: Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Perairan Terbuka di Kabupaten Pemalang dan Pulau Madura. Kerjasama PPLH-IPB dengan Kantor Meneg LH.
7. Den Hartog, C. 1970. Seagrasses of The World Elsevier. North Holland. Amsterdam.
8. Direktorat Jenderal Perikanan. 1991. Laporan Tahunan. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian RI. Jakarta.
9. Dixon, J. A. dan M. M. Hufschmidt. 1991. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan. Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
10. Hodgson, G. and J. A. Dixon. 1988. Logging versus Fisheries and Tourism in Palawan. East-West Environment and Policy Institute Occasional Paper No. 7. East-West Center. USA.
11. Hufschmidt, M. M., D. E. James, A. D. Meister, B. T. Brower and J. A. Dixon. 1983. Environment, Natural Systems, and Development – An Economic Valuation Guide. 3rd edition. John Hopkins Univ. Press. Baltimore. USA.
12. Fahrudin, Achmad. 1996. Analisis Ekonomi Lahan Pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lembaga Penelitian IPB. Bogor.
13. Hamilton, L. S. and S. C. Snedaker. 1984. Mangrove Area Management Handbook. Environment and Policy Institute, East-West Center. Hawaii.
14. Hatcher et al. 1989. Review of Research Relevant to The Conservation of Shallow Tropical Marine Ecosystem. Oceanography dan Marine Biology Annual Review. 27: 337-414.
15. Hutomo M, et al. 1988. The Status of Seagrass Ecosystem in Indonesia. Research, Problems and Management. Paper Presented at SEAGREM I. Manila, Januari 17-22, 1988.
16. IUCN. 1993. Oil and Gas Exploration and Production in Mangrove Areas. Guidlines for Environmental Protection. IUCN, Gland, Switzerland.
17. KLH. 1991. Kualitas Lingkungan Indonesia 1991. Kantor Meneg LH RI. Jakarta.
18. Lindeboom, H. J. and J. J. Sandee. 1989. Production and Consumption of Tropical Seagrass Fields in Easterm Indonesia. Measured with Bell Jars and Microelectrodes. Netherland Journal of Sea Research. 23: 181-190.
19. Mann, K. H. 1982. Ecology of Coastal Waters: A System Approach. Blackwell Scientific Publ. Univ. of Calif. Press, Los Angeles.
20. Pearce, D, W., A. Markandya and E. B. Barbier. 1990. Blueprint for A Green Economy. Earthscan Publication Ltd. London.
21. Pearce, D. W. and R. K. Turner. 1990. Economics of Natural Resources and The Environment. Harvester Wheatsheaf. London.
22. Pearce, D. W. and D. Morran. 1994. The Economic Value of Biodiversity. Earthscan Publication Ltd. London.
23. Ruitenbeek, H. J. 1991. Mangrove Management : An Economic Analysis of Management Options with A Focus on Bintuni Bay, Irian Jaya. Environmental Management Development in Indonesia Project (EMDI). EMDI Environmental Reports No. 8. Jakarta
24. Sumardjani, L. 1993. Pembangunan Hutan Tanaman Industri Mangrove di PT. Ciptamas Bumisubur, Air Sugihan, Sumatera Selatan. Bulletin Instiper Volume 4 Nomor 2 Tahun 1993. Yogyakarta.
25. Soemodihardjo, S., A. Nontji dan A. Djamali (Ed). 1979. Prosiding Seminar Ekosistem Mangrove. Lembaga Oseanologi Nasional. Jakarta. p. 176-185.

Valuasi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Terumbu Karang

April 25, 2008

Oleh: Achmad Fahrudin

1. Latar Belakang

Sumberdaya wilayah pesisir, termasuk kawasan konservasi terumbu karang, merupakan sumberdaya alam yang bersifat milik umum (public good), terbuka, dan tidak mengikuti hukum kepemilikan. Selain itu, beberapa unsur sumberdayanya tidak memiliki mekanisme pasar dimana harga dapat berperan sebagai instrument penyeimbang antara permintaan dan penawaran.

Manusia yang dipandang sebagai homoeconomicus cenderung akan memaksimumkan manfaat total. Hal ini terlihat dari adanya indikasi over eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan eksternalitas negatif dari kegiatan pembangunan wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu: 1) adanya penilaian secara benar dan menyeluruh sehingga alokasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dilakukan secara proporsional, dan 2) adanya penilaian terhadap biaya lingkungan dan sosial (environmental and social cost) dan menginternalisasikannya ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Teknik valuasi ekonomi sumberdaya wilayah pesisir sangat diperlukan untuk tujuan tersebut.

2. Definisi

Valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa yang terdapat pada kawasan konservasi terumbu karang ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau tidaknya nilai pasar dari barang dan jasa tersebut. Nilai ekonomi diukur dalam terminologi kesediaan membayar untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut (willingness to pay).

3. Kegunaan

Kegunaan dari valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah:

1. Sebagai alat bantu untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa sumberdaya di kawasan konservasi terumbu karang secara bijaksana dan proporsional.

2. Sebagai pintu gerbang proses internalisasi biaya lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang merupakan upaya nyata implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4. Sasaran

Sasaran dari valuasi ekonomi sumberdaya di kawasan konservasi terumbu karang adalah:

1. Sumberdaya biofisik di kawasan konservasi terumbu karang,

2. Jasa lingkungan yang disediakan kawasan konservasi terumbu karang.

5. Konsep Willingnes To Pay (WTP), Willingnes To Accept (WTA) dan Kesejahteraan Sosial

Total kesejahteraan sosial dari konsumsi barang atau jasa adalah setara dengan jumlah kesediaan membayar (WTP) dari seluruh individu. Jumlah ini termasuk 1) pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa, dan 2) surplus konsumen. Kegunaan marjinal atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi setiap tambahan unit barang dan jasa diasumsikan berkurang. Dengan demikian WTP untuk setiap tambahan unit juga berkurang.

Penggunaan harga pasar dikalikan dengan jumlah konsumsi merupakan estimasi minimal dari kegunaan dalam pemanfaatan barang atau jasa lingkungan. Surplus konsumen harus diperhitungkan untuk memperoleh manfaat utuh dari setiap individu. Surplus konsumen dalam hal ini adalah konsep nilai bersih dari pengeluaran. Terlihat bahwa barang dan jasa lingkungan yang tak memiliki harga pasar akan menghasilkan surplus konsumen yang sangat besar karena harganya sama dengan nol, sehingga bila musnah akan mengakibatkan hilangnya kegunaan yang sangat besar pula.

Bila diasumsikan bahwa pasar 1) bebas dari gangguan dan 2) distribusi pendapatan merata dalam masyarakat, maka kurva permintaan individu dapat diaggregasikan menjadi kurva permintaan pasar. Dengan demikian kurva permintaan pasar akan mencerminkan total WTP untuk barang dan jasa lingkungan. Kedua asumsi ini sangatlah kuat.

WTA adalah nilai kegunaan awal individu dari barang dan jasa sebelum ada perubahan atau kesediaan individu untuk menerima kompensasi bila barang dan jasa tersebut dimanfaatkan oleh individu lain atau diubah pemanfaatannya. Perhatikan pertanyaan berikut ini:

  1. Berapa banyak anda ingin dibayar bila kawasan terumbu karang ini diubah menjadi kawasan konservasi?
  2. Berapa banyak anda ingin dibayar bila anda dimohon untuk tidak merusak terumbu karang ini?

Bandingkan dengan WTP yang mempertanyakan hal ini: berapa besar anda kehilangan pendapatan yang sama dengan perubahan kesejahteraan akibat perubahan terumbu karang menjadi kawasan konservasi?

Pemilihan penggunaan konsep WTP dan WTA dalam menilai sumberdaya berkaitan erat dengan status kepemilikan sumberdaya (property right). Pada kasus dimana sumberdaya pesisir telah memiliki sistem penguasaan yang sudah baik, WTA untuk kompensasi kehilangan hak penguasaan menjadi lebih relevan daripada WTP. Secara umum konsep WTP digunakan dalam situasi dimana pengguna sumberdaya tidak secara jelas memiliki sumberdaya tersebut (barang publik, misal terumbu karang). Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa rejim kelembagaan yang ada di wilayah pesisir.

6. Penawaran pasar dan biaya korbanan

Estimasi manfaat dari penggunaan sumberdaya pesisir juga mencakup biaya sosial. Pada barang dan jasa yang dijual di pasar sempurna, harga pasar akan mencerminkan biaya sesungguhnya dari masyarakat untuk memanfaatkannya dengan alternatif pemanfaatan terbaik. Manfaat bersih yang dapat diturunkan dari alternatif pemanfaatan terbaik disebut biaya korbanan sosial (social opportunity cost) atau harga bayangan (shadow price). Bagi produsen biaya marjinal akan meningkat sejalan dengan jumlah output, karena faktor-faktor teknologi dan karena sumberdaya sebagai bahan proses produksi akan semakin langka. Penawaran pasar dari barang dicerminkan oleh kurva biaya marjinal yang meningkat sejalan dengan jumlah produksi. Surplus produsen adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan produk dengan biaya total produksi, atau biaya korbanan dalam pasar yang sempurna. Surplus produsen umumnya disebut sebagai rente ekonomi (economic rent) atau rente sumberdaya (resource rent) pada kasus sumberdaya alam.

Pada kasus sumberdaya pesisir (barang dan jasa) yang tidak diperdagangkan dalam pasar, biaya sosial adalah biaya korbanan dari hilangnya manfaat bagi pengguna. Sebagai contoh, terumbu karang yang diambil untuk bahan bangunan juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, sebagaimana perannya dalam mendukung produksi perikanan. Nilai pemanfaatan tersebut akan lenyap bila terumbu karang diambil, yang mencakup biaya korbanan, paling sedikit sama dengan surplus konsumen yang dihasilkan oleh pemanfaatan untuk rekreasi. Dalam valuasi ekonomi ada kaitan antara biaya dan manfaat, manfaat yang hilang adalah biaya dan biaya yang dapat dihindari adalah manfaat (Dixon et al 1983).

7. Nilai Ekonomi Terumbu Karang

Indonesia memiliki sekitar 17.500 km2 ekosistem terumbu karang (Moosa, et al, 1987) tersebar di seluruh wilayah perairan pesisir yang jernih, hangat, beroksigen serta bebas dari padatan terlarut dan aliran air tawar yang berlebihan. Terumbu karang Indonesia sangat beragam dan kaya. Seluruh tipe terumbu karang yang mencakup terumbu karang melingkar, terumbu karang penghadang, atol dan bongkahan terumbu karang (fringing reefs, barrier reefs, atoll, patch reefs) terdapat di perairan laut Indonesia.

Terumbu karang menyediakan berbagai pemakaian langsung dan tak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir. Pemakaian yang paling dominan dan paling bernilai adalah besarnya hasil yang dapat diperoleh dari sumberdaya perikanan laut yang didukung oleh ekosistem terumbu karang dengan estimasi sebesar 5 ton/km2 (Snedaker and Getter, 1985). Hasil ini tak terbatas pada ikan dan crustacea yang sesungguhnya dipanen dari ekosistem terumbu karang tetapi juga mencakup sejumlah besar varitas dan kuantitas organisme yang bergantung pada ekosistem terumbu karang. Potensi panen lestari (MSY) ikan karang di perairan laut Indonesia diduga sebesar 80.082 ton/tahun (Ditjen Perikanan, 1991). Dengan luas areal terumbu karang Indonesia sekitar 17.500 km2 berarti potensi lestari ikan karang di Indonesia 4,57 ton/tahun/km2. Perikanan karang komersial dan subsisten memiliki kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia. Masyarakat pesisir, khususnya yang tinggal di pulau-pulau kecil (Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Taka Bone Rare, Tukang Besi dan Padaido) telah memenfaatkan sumberdaya ikan, rumput laut dan sumberdaya biologis lainnya untuk kehidupannya selama berabad-abad. Selanjutnya di beberapa bagian Indonesia, terumbu karang secara tradisional telah dipakai oleh masyarakat pesisir untuk mendukung kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai jenis ikan dan invertebrata lainnya (Burbridge and Maragos, 1985).

Pada dekade terakhir, keindahan alami dan keunikan terumbu karang menarik jutaan turis domestik dan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tempat seperti Pulau Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Bunaken, Taka Bone Rate, Gili Trawangan (Lombok Barat), Seram dan Teluk Cendrawasih yang memiliki keindahan terumbu karang menjadi tujuan utama wisatawan. Nilai ekonomis wisata bahari ini sangat tinggi karena tak hanya menghasilkan devisa tetapi juga efek pengganda lainnya seperti perdagangan lokal dan regional, perniagaan, hotel dan restoran.

Struktur terumbu karang juga melindungi pulau, pantai yang bernilai, dan kawasan industri dari ganasnya gelombang dan badai dan tenaga alami lainnya di laut. Sebagai tambahan, telah dilaporkan bahwa ekosistem terumbu karang memiliki peran utama dalam mengurangi pemanasan global karena fungsinya sebagai penangkap karbon yang besar. Penambangan karang telah didokumentasi sebagai bahan konstruksi, pembuatan jalan, dan produksi kapur di berbagai tempat di Indonesia (Praseno dan Sukarno, 1977; Dahuri, 1991).

Dari sudut pandang keanekaragaman hayati dapat dikatakan bahwa trumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks yang mendukung banyak kehidupan. Terumbu karang telah diidentifikasi memiliki nilai konservasi yang tinggi seperti hutan hujan karena keragaman biologis, secara estetika menarik, dan memiliki fungsi sebagai cadangan keanekaragaman genetika (Hatcher et al, 1990).

8. Teori Valuasi Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Nilai ekonomi total (total economic value = TEV) dari sumberdaya sebagai asset merupakan jumlah dari nilai pakai (use value=UV) dan nilai bukan pemakaian (non use value=NUV) (Pearce and Morran, 1994 dan Barton, 1994). Nilai pakai adalah suatu nilai yang timbul dari pemanfaatan aktual terhadap sumberdaya yang terdapat dalam ekosistem.

Nilai pakai terbagi menjadi nilai pakai langsung (direct use value=DUV), nilai pakai tidak langsung (indirect use value=IUV) dan nilai pilihan (option value=OV). Nilai pakai langsung merupakan nilai penggunaan aktual seperti penggunaan perikanan dan kayu dari ekosistem hutan mangrove. Nilai pakai tidak langsung merupakan manfaat yang diturunkan dari fungsi ekosistem seperti fungsi hutan mangrove dalam perlindungan lahan pesisir dari erosi dan dalam penyediaan pakan bagi perikanan lepas pantai.

Nilai pilihan adalah nilai yang menunjukkan keinginan individu untuk membayar bagi konservasi sumberdaya pesisir dan laut guna pemakaian masa mendatang seperti pengembangan bahan farmasi dan kultivar pertanian baru. Dengan kata lain, nilai pilihan dapat diartikan sebegai premi asuransi dimana keinginan masyarakat untuk membayar guna menjamin pemanfaatan masa mendatang dari sumberdaya pesisir dan laut (UNEP, 1993).

Nilai bukan pemakaian terdiri dari nilai waris (bequest value=BV) dan nilai eksistensi (existence value=EV). Nilai waris mengukur manfaat individual dari pengetahuan bahwa orang lain akan memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir dan laut di masa mendatang. Nilai eksistensi menggambarkan keinginan masyarakat untuk membayar konservasi sumberdaya pesisir dan laut itu sendiri tanpa mempedulikan nilai pakainya. Contoh nilai eksistensi sumberdaya pesisir dan laut adalah kepedulian individu terhadap perlindungan koral biru atau ikan napoleon meskipun ia tidak melihat dan tak akan pernah melihatnya (Randall and Stoll, 1983). Dengan demikian nilai ekonomi total sumberdaya pesisir dan laut dapat dituliskan sebagai berikut: TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV).

9. Metoda Valuasi

Pada dasarnya valuasi ekonomi sumberdaya kawasan konservasi terumbu karang meliputi 3 tahap utama, yaitu : (1) identifikasi manfaat dan fungsi keterkaitan antar komponen sumberdaya pesisir dan laut, (2) kuantifikasi seluruh manfaat dan fungsi tersebut ke dalam nilai uang, dan (3) penilaian alternatif alokasi pemanfaatan lahan pesisir.

1) Identifikasi Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kawasan konservasi terumbu karang antara lain:

  1. manfaat langsung berupa Perikanan tangkap, Marikultur, Perdagangan Akurium, Kapur, Bahan Obat, Bahan Konstruksi, Genetic Material, Tourism, Penelitian, Pendidikan, dan Estetika,
  2. manfaat tidak langsung berupa Penyedia pakan untuk kura-kura dan burung laut, Physical Protection untuk: Garis pantai, Navigasi dan Ekosistem lain,
  3. manfaat pilihan berupa Species, habitat dan biodiversity,
  4. manfaat eksistensi berupa Habitat terancam punah, species langka dan estetika,
  5. manfaat waris berupa Species, habitat dan tradisi (Barton, 1994).

2) Kuantifikasi Manfaat

Berikut ini adalah beberapa teknik kuantifikasi manfaat yang dapat digunakan pada kawasan terumbu karang:

(a) Perubahan Pendapatan (Change in Productivity)

Suatu proyek pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat mempengaruhi produktivitas secara positif atau negative. Analisa ini didasarkan atas situasi dengan proyek dan tanpa proyek. Misalkan, bila proyek pembukaan lahan mangrove menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan 20% pertahun maka proyek ini menimbulkan kerugian ekonomi setara dengan hilangnya hasil produksi sebesar 20% per tahun.

(b) Kehilangan Pendapatan (Lost of Earning)

1. Proyek pemanfaatan lahan pesisir seringkali mengakibatkan kemunduran mutu lingkungan dalam berbagai bentuk.

2. Hal ini dapat menimbulkan dampak berupa menurunnya kesehatan penduduk dan kualitas kerja.

3. Bila dampak ini menyebabkan penduduk harus mengeluarkan biaya tambahan pemeliharaan kesehatan Rp 50.000,00/kapita/tahun maka nilai jasa lingkungan adalah Rp 50.000, 00/kapita/tahun. Contoh lain, bila dampak ini menyebabkan kematian seorang laki-laki berumur 30 tahun yang berpeluang hidup sampai 60 tahun dengan pendapatan Rp 20.000,00/hari, maka nilai jasa lingkungan peisisr adalah (Rp 20,000/Hari x 30 hari/bulan x 12 bulan/hari x 30 tahun) = Rp 226.000,00. Asumsi dapat bekerja selama 30 tahun dengan penghasilan tidak berutah.

(c) Biaya Terluang (Opportunity cost)

1. Adalah hasil keuntungan yang dapat diperoleh dari alternative investasi yang diabaikan.

2. Metoda ini dapat dipakai untuk menghitung nilai ekonomi suatu proyek pemanfaatan lahan pesisi yang tidak dapat diukur dengan menggungkan nilai pasar

(d) Biaya Preventif (Preventive Expenditure)

1. Adalah biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan yang merugikan.

2. Contoh limbah organic yang terbuang dari industri pengalengan ikan atau industri cold storage dapat menyebabkan penurunan kualitas air tempat pembuangan limbah tersebut. Biaya pengolahan air limbah (waste water treatment cost), misalkan Rp 1 milyar, agar tidak mencemari lingkungan atau tidak melampaui baku mutu, dapat dianggap sebagai nilai kerugian yang diakibarkan oleh pembuangan limbah organik tersebut

(e) Biaya Properti (Hedonic Price Method)

1. Teori dasar adalah adanya keterkaitan antara permintaan atau produksi komoditi yang dapat dipasarkan (Marketable commodity) dengan yang tidak dapat dipasarkan (non-market able commodity)

2. Contoh: (1) hasil tangkapan ikan dalam suatu area tertentu merupakan fungsi dari kualitas perairan, (2) Nilai keindahan alam dan udara bersih suatu pantai dapat dinilai melalui harga rumah tinggal yang berlokasi sesuai dengan criteria yang dimaksud. Dengan kata lain, harga rumah di suatu lokasi merupakan fungsi dari kualitas udara dan keindahan alamnya.

3. Langkah pelaksanaannya:

1. Identifikasi kualitas lingkungan, issu penting ketersediaan data sekunder.

2. Tentukan cara pengukuran kualitas l;ingkungan (bising dengan db, udara dengan kandungan partikulat, SO2, air dengan BOD, COD dll.)

3. Spesifikasi fungsi persamaan hedonic

4. Pengumpulan data

5. Pengolahan data

6. Interpretasi

7. Pembuatan Laporan

(f) Perbedaan Upah

1. Teori dasar menyatakan: (1) pada pasar bersaing sempurna permintaan tenata kerja setara dengan nilai produk marjinal, (2) pemasokan tenaga kerja berbeda dari satu dengan tempat lain karena perbedaan kondisi dan kualitas lingkungan kerja, (3) pekerja dapat memilih tempat pekerjaannya dengan leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

2. Contoh, seorang pekerja pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di suatu daerah tercemar (udara, air dll.) bersedia dibayar Rp 30.000/hari. Seorang pekerja lainnya bekerja di pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di suatu tempat yang tidak tercemar bersedia hanya dibayar Rp 15.000/hari. Perbedaan sebesar Rp 15.000 merupakan nilai kualitas lingkungan tersebut.

(g) Biaya Perjalanan (Travel Cost Method)

1. Dapat digunakan untuk menilai daerah tujuan wisata alam

2. Dilakukan dengan cara survei biaya perjalanan dan atribut lainnya terhadap responden pengunjung suatu obyek wisata

3. Biaya perjalanan total merupakan biaya perjalanan PP, makan dan penginapan.

4. Melalui survey ini kurva permintaan dan surplus konsumne dapat ditentukan.

5. Surplus konsumen merupakan nilai ekonomi lingkungan obyek wisata tersebut.

(h) Proksi Terhadap Harga Pasar

1. Dapat digunakanb untuk menilai jasa lingkungan dan SDA yang memiliki korelasi erat dengan komoditas lain yang dapat dipasarkan.

2. Misal, nilai ranting mangrove sebagai kayu bakar dapat diduga dengan harga minyak tanah.

(i) Biaya Pengganti

1. Dapat digunakan untuk menilai ekosistem yang telah rusak.

2. Nilai kerusakan suatu ekosistem terumbu karang ekuivalen dengan biaya pembuatan terumbu karang buatan.

3. Nilai hutan mangrove sebagai tempat pemijahan benur ekuivalen dengan biaya pembuatan tempat pemijahan.

(j) Metoda Kontingen (Contingen Valuation Method)

a. Adalah salah satu metoda valuasi melalui survey langsung mengenai penilaian responden secara individual dengan cara menanyakan kesediaan untuk membayar (willingness to pay) terhadap suatu komoditi lingkungan atau terhadap suaru sumber daya yang non marketable. N ndikatakan contingent, karena pada kondisi tersebut responden seolah-olah dihadapkan pada pasar yang sesungguhnya dimana sedang terjadi transaksi.

b. Metoda ini selain dapat digunakan untuk mengkuantifikasi nilai pilihan, nilai eksistensi dan nilai pewarisan juga dapat digunakan untuk menilai penurunan kualitas.

c. Ada 4 macam tipe pertanyaan, yaitu (1) Direct Question Method disebut juga pertanyaan terbuka, (2) Bidding Game, (3) Payment Card, (4) Take it or leave it.

d. Ada lima macam (sumber) bias yang perlu diwaspadai, yaitu (1) strategic bias, (2) starting point bias, (3) hyphotetical bias, (4) sampling bias. (5) commodity specification bias.

e. Prosedur Pelaksanaan Survei CVM terdiri dari 10 tahap, yaitu:

1. Identifikasi issu atau dampak lingkungan yang akan dinilai

2. Identifikasi populasi yang terkena dampak atau yang memanfaatkan sumberdaya tersebut atau yang mengerti betul.

3. Tetapkan prosedur survey, kapan dan dimana

4. Tentukan cara sampling dan pemilihan sample.

5. Disain kuisioner meliputi jenis dan isi pertanyaan.

6. Melakukan pelatihan terhadap surveyor mengenai tata cara survey.

7. Lakukan uji pendahuluan kuisioner (pretes) untuk meminimalkan bias yang mungkin terjadi

8. Pelaksanaan survey dan ekstraksi data

9. Pengolahan data

10. Penulisan laporan

Berikut ini contoh penerapan teknik kuantifikasi manfaat pada kawasan terumbu karang:

  1. Pelindung pantai: Replacement cost untuk terumbu buatan atau pembuatan breakwater pelindung pantai
  2. Biodiversitas: Contingent valuation untuk mempertahankan habitat
  3. Fishing ground: Change in Production atau Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan perikanan tangkap.
  4. Mariculture: Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan mariculture.
  5. Tourism: Travel cost method (TCM) dari kegiatan wisata bahari.
  6. Construction material dan sumber kapur: Surrogate goods (market proxy) dari material konstruksi.
  7. Research and education: Contingent valuation terhadap kepentingan penelitian dan pendidikan
  8. Genetic and drugs: Surrogate market dengan kemungkinan penemuan baru (probality of discoveries)

3) Penilaian Alternatif Alokasi Pemanfaatan Lahan Pesisir

Penilaian alternatif alokasi pemanfaatan terumbu karang dengan menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA), yang merupakan net present value dengan menghitung manfaat yang diperoleh dari penggunaan terumbu karang, termasuk manfaat eksternalitas, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan terumbu karang, termasuk biaya eksternalitas, dalam kurun waktu tertentu serta mempertimbangkan faktor diskonto (discount rate).

10. Pengembangan Masyarakat Pesisir

Konsep pengembangan masyarakat pesisir merefleksikan karakteristik wilayah pesisir, karakteristik masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir disatu pihak; dan konsep pengembangan masyarakat secara umum. Jadi terjadi irisan (intersection) antara komponen-komponen tersebut, sehingga secara spesifik dapat membedakan antara pengembangan masyarakat petani atau masyarakat pedalaman lainnya.

Konsep pengembangan masyarakat (community development) merupakan konsepsi yang dinamis, dimana pada awalnya masih sering dipertukarkan dengan istilah community work, community organisation, community action, community practice maupun community change (Ife, 2002), dimana konsep pengembangan masyarakat juga dapat dipandang dari sisi proses (Piterson, 1979), maupun pada sisi dinamika perubahan perubahan perencanaan (Wileden, 1970) atau bahkan sebagai proses, metode, program atau gerakan (Sanders, 1958). Sejalan dengan sejarahnya, maka pengembangan masyarakat juga mengalami evolusi pemahaman yang dituangkan dalam konsepsi-konsepsinya, baik dalam hal proses maupun keterlibatan kelembagaan.

Konsep PBB (1960) menyatakan pengembangan masyarakat adalah proses yang memfasilitasi usaha yang dilakukan masyarakat sendiri dipadukan dengan kewenangan pemerintahnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sementara Poston (1962) membawa konsep perspektif internasional dan nasional yang luas menyangkut aktivitas populasi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya pada konsepsi sebelumnya, Brokensha dan Hidge (1968) menggaris bawahi adanya pergerakan yang terarah dan bersifat partisipatif dengan inisiatif oleh masyarakat. Secara lebih tajam dan jelas tercermin dalam konsep Cristenson dan Robinson (1980), bahwa dalam proses pengembangan masyarakat terjadi kerjasama masyarakat dalam bingkai pembagian keputusan untuk membangun inisiatif bersama.

Pada fase berikutnya, keterlibatan masyarakat juga tetap disinggung (Twelvetrees, 1991). Sementara untuk kasus di Indonesia, van Beers dan Colley (1972) dalam kepentingan membangun persepsi tentang proses pengembangan masyarakat di Pulau Jawa, menekankan adanya terminologi membantu diri sendiri (assisted self help). Dalam kerangka yang lebih global dan lebih kini Ife (2002) mengajukan pengertian bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu proses membangun atau membangun kembali struktur masyarakat dengan cara baru yang lebih memungkinkan untuk mengubungkan, mengorganisasikan kehidupan sosial dan memenuhi kebutuhan manusia.

Telaah konsepsi juga menunjukan secara historis terjadi perubahan keterlibatan kelembagaan serta cakupan. Namun demikian, konsepsi-konsepsi tersebut menunjukan konsistensi pelibatan proses dalam pengembangan masyarakat seperti kerterlibatan masyarakat (partisipasi), kerjasama, proses/ kegiatan terencana serta aspek intervensi (sosial, ekonomi dan budaya) dan tujuannya meningkatkan taraf hidup. Sehingga dalam konsepsi pengembangan masyarakat dimanapun, terminologi tersebut harus menjadi bagian yang elementer. Seperti telah disebutkan diawal, maka konsep pengembangan masyarakat pesisir juga harus merefleksikan konsep-konsep besar tersebut. Secara umum, pengembangan masyarakat pesisir adalah proses partisipatif yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Secara praktis, pihak yang dapat dan mampu untuk mengembangkan masyarakat pesisir terdiri dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi atau perusahaan (swasta). Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pengetrian pengembangan masyarakat perlu ditambahkan unsur pelaku yang jelas. Untuk mengakomodasikan kepentingan ini, maka pengertian pengembangan masyarakat pesisir dapat dinyatakan sebagai :

upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara partisipatif yang terencana

Berdasar pada pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur pokok yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur partisipatif, terencana dan meningkatkan kualitas hidup. Partisipatif dalam konsep ini mempersyaratkan bahwa sasaran program terlibat baik dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Namun demikian, evaluasi yang melibatkan masyarakat, dilakukan pada program dan komponen program yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat.

Sementara itu, terencana, menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang telah terencana sebelumnya, sehingga dapat menjamin keberlanjutan hasil program. Sedangkan pengertian meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan konsepsi yang luas, yang idealnya mencakup pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya secara umum, pengembangan masyarakat pesisir mencakup kegiatan phisik dan non phisik, dimana intervensi program pada masyarakat dapat dikelompokan menjadi infrastruktur (fisik dan non fisik), pelayanan dan pengembangan kapasitas.

11. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Pesisir

Secara teoritis, pendekatan program pengembangan masyarakat dikelompokan dalam dua kelompok besar (Twelvetrees, 1991 dalam Suharto, 2005) yaitu profesional (tradisional, netral, teknikal) dan radikal (transformasional). Kedua pendekatan tersebut mempunyai perspektif dan tujuan yang berbeda. Pada pendekatan profesional perspektifnya adalah merawat, mengorganisasikan dan membangun masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat, serta memperbaiki pelayanan sosial pada kelas sosial yang ada. Sementara pada pendekatan radikal lebih ditekankan pada aksi masyarakat, baik berdasar kelas, jender atau ras untuk meningkatkan kesadaran, memecahkan masalah ketertindasan dan membangun strategi dan kerjasama melakukan perubahan sosial. dan kelompok.

Secara konseptual, model pengembangan masyarakat juga dapat dikelompokan menjadi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial (Rothman, 1968 dalam Suharto, 1997), dimana masing-masing model mempunyai indikator dan tujuan yang berbeda pada setiap parameternya. Namun pada prakteknya, ketiga model tersebut saling berinteraksi satu sama lain di lapangan.

Meski, secara de jure sumberdaya di wilayah pesisir tergolong controlled access, pada kenyataannya secara de facto sebagian sumberdaya yang berada di wilayah pesisir bersifat terbuka atau dapat dimanfaatkan oleh siapapun (open access resources), sehingga pemanfaatannya seringkali menimbulkan konflik. Peningkatan jumlah pemanfaat sumberdaya (user) dan semakin terbatasnya sumberdaya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pengguna sumberdaya tersebut. Pengaturan kuantitas pemanfaatan sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan seringkali tidak berhasil akibat sulitnya mengatur pengguna sumberdaya yang bersifat open access. Berdasarkan uraian tersebut, program pengembangan masyarakat harus didukung oleh pembentukan kelembagaan yang mampu mengatur pemanfaatan sumberdaya. Kelembagaan yang dimaksud tidak harus kelembagaan baru, tetapi dapat menggali dan menghidupkan kembali kelembagaan lokal (local wisdom) yang pernah ada dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Sumberdaya pesisir, terutama sumberdaya hayati perairan, merupakan sumberdaya yang dinamis dalam ruang dan waktu. Ini berarti ketersediaan sumberdaya hayati pesisir bersifat musiman karena proses rekruitmen dan migrasi. Proses rekruitmen pada berbagai jenis sumberdaya hayati pesisir yang berbeda waktu menyebabkan masyarakat pesisir harus menyediakan teknik pemanfaatan sumberdaya yang berbeda antar waktu. Migrasi sumberdaya hayati pesisir menyebabkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya pada tempat dan kurun waktu tertentu serta keterbatasan jangkauan pengelolaan sumberdaya. Sifat sumberdaya pesisir sebagaimana yang telah diuraikan tersebut mengakibatkan resiko yang relatif tinggi harus dihadapi masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhannya.

Struktur masyarakat pesisir seringkali terkait dengan penguasaan modal sehingga hampir seluruh kegiatan masyarakat pesisir dikendalikan oleh pemilik modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola hubungan masyarakat pesisir seperti ini terlihat dalam bentuk hubungan patron klien yang umumnya mengikat sangat kuat sehingga intervensi program pemberdayaan masyarakat harus menyentuh kedua lapisan masyarakat pesisir tersebut. Selain sebagai penguasa modal, lapisan masyarakat atas (patron) juga berperan sebagai penanggung resiko (risk taker) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Kegagalan usaha pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir ditanggung oleh pemilik modal, walaupun kemudian dihitung dalam bagi hasil secara tidak langsung pada usaha berikutnya.

Sifat sumberdaya pesisir dan pola hubungan masyarakat pesisir sebagaimana diuraikan di atas telah membentuk kebiasaan cash and carry dalam masyarakat pesisir. Usaha pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan harus menghasilkan uang sedapat mungkin pada saat yang bersamaan atau dalam tempo secepat mungkin. Tidaklah mengherankan bila di beberapa daerah pesisir terdapat kegagalan dalam program pengalihan mata pencaharian berbasis budidaya karena mengharuskan waktu tunggu yang cukup lama. Namun demikian, kegiatan pengolahan sumberdaya primer seperti pengolahan ikan menjadi ikan kering dan pengolahan kelapa menjadi kopra, mampu menghasilkan uang dalam waktu relatif cepat sehingga menjadi harapan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Ife (2002) mengembangkan prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat secara umum yang meliputi domain yang sangat luas, dimana prinsip-prinsip tersebut asar dapat dikelompokan menjadi prinsip ekologis, keadilan sosial, unsur lokal, memperhatikan proses dan sesuai dengan prinsip nasional dan global.

.Secara mendasar, pengembangan masyarakat pesisir harus memenuhi kriteria-kriteria umum yang menyentuh aspek :

  1. Filosofis : menyentuh prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat (ekololgis, keadilan sosial, memasukan unsur lokal, memperhatikan proses sesuai dengan prinsip lokal (nasional) dan global).
  2. Yuiridis : sesuai dengan regulasi yang ada
  3. Sosiologis : dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak.

Berdasarkan kerangka pemikiran kriteria umum diatas serta adanya rujukan prinsip dasar yang dikembangkan oleh Ife (2002), maka pengembangan masyarakat pesisir dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipatif; menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran serta baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan/ pengendalian dalam pelaksanaan program.

2. Berkelanjutan : menjamin kelangsungan aktivitas dari pengembangan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai lokal dan daya dukung sosial, sumberdaya dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara gradual.

3. Kontinuitas: program pengembangan masyarakat pesisir bersifat terencana dan terus menerus serta saling terkait antar periode waktu pelaksanaan (multi years).

4. Akuntabilitas; pengembangan masyarakat pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara substansi keilmuan maupun dan mekanisme administrasi.

5. Keterpaduan dan kemitraan; mensinergikan program pengembangan masyarakat dengan program-program yang dikembangkan pemerintah maupun lembaga masyarakat lainnya yang sejalan dengan misi pengembangan masyarakat pesisir.

6. Holistik : meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir (ekologis, sosial, ekonomi dan budaya).

7. Pemberdayaan : adalah mendukung masyarakat pesisir untuk mendapatkan sumberdaya, kesempatan, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu menentukan masa depannya dan dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya.

8. Kepastian hukum; program pengembangan masyarakat pesisir tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

12. Contoh Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Terumbu Karang: Program Rehabilitasi Karang dan Perlindungan Fungsi Kawasan Konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu Secara Mandiri

Kelurahan Pulau Panggang merupakan salah satu produsen karang dan ikan hias. Namun masuknya Kelurahan Pulau Panggang dalam Zona Taman Nasional Kepulauan Seribu menyebabkan dilarangnya pengambilan karang hias langsung dari alam. Adanya larangan tersebut menyebabkan terjadinya pengambilan karang illegal dan perselisihan antara nelayan karang hias dengan pihak Balai TNKS. Mengatasi keadaan ini TNKS mengadakan sebuah program rehabilitasi karang.

Program rehabilitasi karang secara mandiri ini merupakan salah satu program yang diadakan Balai TNKS dengan melibatkan kerjasama antara pihak swasta, masyarakat dan pihak Balai TNKS dalam merehabilitasi karang yang telah rusak di Zona Pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu. Adapun kegiatannya dilakukan dengan melakukan rehabilitasi alami dan semi alami. Kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat melalui usaha budidaya karang untuk komersial. Penetapan lokasi transplantasi rehabilitasi karang alami dan semi alami dilakukan oleh Balai TNKS, berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Usaha budidaya ini dilakukan dengan menggunakan teknik transplantasi karang, dimana masyarakat memberikan iklim kondusif kepada karang induk sehingga karang induk dapat spawning dan menyebarkan bakal anakan disekitarnya. Kemudian karang induk dipotong sehingga menghasilkan fragmen anakan karang generasi pertama yang akan diperdagangkan. Setelah 6 kali propagasi kemudian karang induk dikembalikan atau dilepas ke alam terutama pada daerah yang sangat rusak atau rusak. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan pembudidaya dalam program rehabilitasi ini pihak swasta berperan dalam penyediaan modal, teknologi dan pasar. Hasil yang diperoleh dari 4 model skala usaha diperoleh sebagai berikut:

a. Skala Usaha 1 dengan total biaya sebesar Rp 16.112.852,40, penerimaan sebesar Rp 18.136.363,44, dan keuntungan sebesar Rp 2.023.511,04,

b. Skala Usaha 2 dengan total biaya sebesar Rp 18.220.749,84, penerimaan sebesar Rp 22.750.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 4.529.250,16,

c. Skala Usaha 3 dengan total biaya sebesar Rp 28.289.070,40, penerimaan sebesar Rp 36.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 7.710.929,60,

d. Skala Usaha 4 dengan total biaya sebesar Rp 51.225.450,00, penerimaan sebesar Rp 72.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 20.774.550,00.

Secara umum usaha budidaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek teknis, ekonomi dan sosial. Permasalahan teknis diantaranya masih terdapat nelayan pembudidaya yang mengambil bibit diatas ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% dari karang donor. Pengambilan bibit lebih dari 30% karang donor menyebabkan kerusakan bahkan kematian terhadap karang donor. Beberapa pembudidaya yang melakukan hal tersebut biasanya untuk mempermudah dan menghemat biaya, tetapi hal ini justru malah akan merusak sumberdaya terumbu karang. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih dalam pengambilan karang donor ini. Permasalahan kedua dalam pemilihan lokasi. Terdapat nelayan yang membudidayakan karang terlalu jauh dari lokasi sehingga sering terjadi kehilangan dan beberapa nelayan membudidayakan pada daerah yang tidak terlindung dari gelombang.

Permasalahan ketiga ditemukan pada penandaan karang karena banyak ditemukan karang tak bertaging pada beberapa pembudidaya, hal ini akan mempersulit dalam pengawasan karena akan menimbulkan ketidakjelasan waktu tanam karang tersebut. Permasalahan keempat mengenai pemeliharaan pemeliharaan dimana terdapat beberapa pembudidaya yang kurang merawat karangnya sehingga menimbulkan tingkat kematian karang dalam jumlah besar. Kemudian mengenai umur tanam karang seperti pada beberapa responden masih terdapat karang yang telah ditanam sesuai ukuran jual dan diambil sebelum waktu panen. Terakhir dalam hal pengepakan, sebagian besar nelayan menggunakan cara pengepakan tanpa kantong plastik sedangkan cara pengepakan ini mengakibatkan banyaknya karang yang rusak ketika sampai ke perusahaan mitranya dan ini menyebabkan banyak karang terbuang dan tidak laku untuk dipasarkan. Namun, kekurangan packing dengan kantong plastik adalah memakan biaya cukup besar, terutama dalam biaya packing serta ongkos kirim. Hal tesebut disebabkan pola pengepakan yang memakan banyak tempat. Namun secara ekonomi justru dengan pengepakan yang baik produksi karang lebih efisien dan efektif karena karang hasil budidaya tidak akan stress dan rusak sehingga tingkat kematian karang akan menurun dan karang lebih berkualitas.

Keberhasilan usaha budidaya di Kelurahan Panggang ini tidak hanya dapat dilihat secara teknis atau ekonomi. Suatu usaha budidaya dapat dikatakan berhasil juga dilihat dari aspek sosialnya berupa hubungan sosial masyarakat dengan pihak perusahaan serta dengan pihak lembaga atau Balai TNKS. Jika dilihat dari aspek sosial program rehabilitasi memiliki beberapa kekurangan terutama dalam pola hubungan antara perusahaan karang hias sebagai bapak angkat dengan nelayan pembudidaya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dialami oleh beberapa nelayan pembudidaya sehingga tidak dapat menjalankan usaha budidaya karang. Hubungan sosial antara nelayan dan perusahaan yang bermasalah di Kelurahan Panggang pada dasarnya dikarenakan rasa ketidak percayaan. Rasa ketidak percayaan muncul karena kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara nelayan dan pembudidaya. Sehingga hubungan patron-klien tanpa rasa kepercayaan dan komunikasi yang kuat malah hanya akan merugikan pihak nelayan pembudidaya sebagai klien yang membutuhkan patron dalam membangun usaha.

Daftar Pustaka

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR-report 14/94. Centre for Studies of Environment and Resources, University of Bergen, Norway.

Bunce, L. L., and Kent R. Gustavson. 1998. Coral reef valuation: a rapid socioeconomic assessment of fishing, water-sports, and hotel operations in the Montego bay marine park, Jamaica and an analysis of reef management implications. World Bank Research Committee Project #RPO 681-05

Cesar, H. S. J. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper Series. World Bank, Washington DC.

Ministry of Marine Affair and Fisheries Republic of Indonesia (MMAF). 2001. Country Status Overview (CSO): Exploitation and Trade of Reef Fishery in Indonesia. MMAF, International Marine Alliance (IMA) and Telapak Foundation. Jakarta.

Suharsono. 2001. Condition of Coral Reef Resource in Indonesia. Oceanological Research and Development Centre, Indonesian Science Agency. Paper presented in International Workshop on the Trade in Stony Corals: Development of sustainable management guidelines. Jakarta, April 9-12, 2001.

Spurgeon, J. P. G. 1992. The economic valuation of coral reefs. Mar. Poll. Bull. 24 (11): 529-536. ©Elsevier Science Ltd. Pergamon.

Wallace, C. C., Z. Richards, and Suharsono. 2001. Regional Distribution Patterns of Acropora and Their Use in the Conservation of Coral Reefs in Indonesia. Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources. 4(1):40-58

Agustono. 1996. Nilai Ekonomi Hutan Mangrove bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara Cimanuk, Indramayu). Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR-report 14/94. Center for Studies of Environment and Resources, University of Bergen. Norway.

Burbridge, P. R. and J. E. Maragos. 1985. Coastal Resources Management and Environmental Assesment Needs for Aquatic Resources development in Indonesia. International Institute for Environment and Development. Washington DC. USA.

Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Dixon, J. A. dan M. M. Hufschmidt. 1991. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan. Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Fahrudin, Achmad. 1996. Analisis Ekonomi Pengelolaan Lahan Pesisir di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Lindeboom, H. J. and J. J. Sandee. 1989. Production and Consumption of Tropical Seagrass Fields in Easterm Indonesia. Measured with Bell Jars and Microelectrodes. Netherland Journal of Sea Research. 23: 181-190.

Mann, K. H. 1982. Ecology of Coastal Waters: A System Approach. Blackwell Scientific Publ. Univ. of Calif. Press, Los Angeles


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.