Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Oleh: Budiati Prasetiamartati, Akhmad Fauzi, Rokhmin Dahuri, Achmad Fahrudin, Hellmuth Lange

Abstract
Social capital defined as norms and social relationships embedded in a community’s structure that promote people to cooperate to achieve collective goals. Collective action or cooperation emerge when there is social capital in the community. This paper shows that input social capital and output social capital or collective action are proved to support fishery management, by way of prohibition of illegal destructive fishing, namely fishing using bomb, poison, or coral mining.

Abstrak
Konsep modal sosial diartikan sebagai sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat dan membuat orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Aksi bersama atau kerjasama dapat berlangsung ketika terdapat modal sosial dalam masyarakat. Tulisan ini menunjukkan bahwa modal sosial input dan modal sosial output atau aksi bersama terbukti dapat mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui aksi bersama pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, antara lain penggunaan bom, bius, atau penambangan karang.

Kata kunci: pengelolaan perikanan, modal sosial.

Pendahuluan
Pengelolaan suatu sumber daya akan tergantung pada bagaimana akses terhadap sumber daya tersebut ditetapkan atau dipraktekkan. Salah satu elemen yang mempengaruhi akses adalah kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau property regimes, yang didefinisikan sebagai suatu hak, kewenangan dan tanggung jawab pribadi pemilik dalam hubungannya dengan pribadi pihak lain terhadap pemanfaatan suatu sumber daya alam (Bromley & Cernea 1989).
Bila menggunakan definisi yang digunakan oleh Hardin (1968), secara umum sumber daya kelautan disebut sebagai common property atau milik bersama, yang dapat menimbulkan “tragedy of the commons”. Situasi ini terjadi ketika sumber daya bersifat open access sehingga dapat dimanfaatkan semua orang atau sulit untuk membatasi pihak lain untuk tidak memanfaatkannya, atau dikatakan bersifat non-excludable. Dalam perikanan, akses yang tidak terkontrol menimbulkan kondisi tangkap lebih secara ekonomi (economic overfishing), seperti yang disimpulkan Gordon melalui model Gordon-Schaefer (1954).
Wilayah laut di Indonesia merupakan milik negara (state property), dimana pemilikan sumber daya kelautan berada di bawah kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Aturan ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak dan bertanggung jawab mengontrol pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut, sehingga individu atau kelompok dapat memanfaatkan sumber daya kelautan atas izin, persetujuan, lisensi atau hak pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah (McKean 1992, Ginting 1998).
Namun demikian, dilihat dari sudut pandang institusi, sumber daya milik negara seringkali menghadapi tantangan dalam melaksanakan kontrol dan menegakkan aturan. Pendekatan yang digunakan dalam penegakan aturan adalah bersifat command and control, yang memunculkan masalah principal-agent, yaitu hubungan antara yang memberi kepercayaan atau principal dengan yang menerima kepercayaan atau agent, akibat adanya ketidaksepadanan informasi (asymmetric information). Kebijakan command and control cenderung rentan terhadap perilaku oportunis (opportunistic behavior), menghasilkan perilaku sub-optimal pihak yang dikontrol, dan menggoda munculnya moral hazard bagi pengontrolnya, misalnya melalui kegiatan rent seeking (pemburu rente) (Nugroho 2003, Bromley 1992, Runge 1992). Karena berbagai permasalahan tersebut maka sumber daya yang dikelola melalui pendekatan command and control cenderung menjadi free atau open access property yaitu hak milik umum sehingga tidak ada pengaturan pemanfaatan secara individual (Bromley 1992).
Bentuk lain dari pengelolaan terhadap sumber daya perikanan laut adalah melalui kepemilikan masyarakat atau kepemilikan komunal (communal property) yaitu kepemilikan sekelompok masyarakat yang telah melembaga, dengan ikatan norma-norma atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya dan dapat melarang pihak lain untuk mengeksploitasinya. Pemanfaatan sumber daya didasarkan pada aturan main yang ditetapkan oleh pihak yang tergabung (Ruddle et al. 1992, Ginting 1998).
Pengelolaan komunitas terhadap sumber daya perikanan laut merupakan bentuk aksi bersama. Aksi bersama hanya dimungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia di dalam suatu komunitas (Grootaert et al. 2003). Birner & Wittmer (2004) menambahkan bahwa “aksi bersama (collective action) menawarkan instrumen kontrol sosial dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya transaksi karena biaya koordinasi dalam komunitas lokal menurun.”

Kerangka Pemikiran
Dalam perikanan tangkap terdapat bermacam alat tangkap yang digunakan, namun tidak seluruhnya ramah lingkungan. Alat tangkap ramah lingkungan dapat memenuhi 8 kriteria berikut: selektivitas tinggi; tidak merusak habitat menghasilkan ikan kualitas tinggi; tidak membahayakan operator; produk tidak membahayakan konsumen; by-catch rendah; dampak biodiversity rendah; tidak membahayakan ikan yang dilindungi; dan diterima secara sosial. Berdasarkan kriteria di atas, maka jenis alat tangkap yang termasuk merusak lingkungan adalah bahan peledak (bom) dan racun kimia (cyanida). Cara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun kimia disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, juga karena cara ini berdampak sangat luas terhadap perusakan habitat khususnya terumbu karang yang merupakan tempat kehidupan biota-biota laut yang berasosiasi dengannya (Sultan 2004).
Tulisan ini bertujuan mengkaji hubungan modal sosial dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian didasarkan pada premis bahwa modal sosial dalam masyarakat pesisir berkontribusi pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, untuk menghindari terjadinya kondisi tangkap lebih atau kerusakan sumberdaya. Lingkup penelitian dibatasi oleh indikator penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu penangkapan dengan bom atau bius, serta penambangan karang.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Modal sosial berkontribusi terhadap aksi bersama masyarakat nelayan dalam pengelolaan perikanan.
2. Aksi bersama masyarakat nelayan dapat menekan kegiatan penangkapan ikan denga bom dan bius, serta penambangan karang.

Metode Penelitian
Penelitian dilakukan pada lima pulau kecil yang terletak pada Taman Nasional Taka Bonerate dan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja, yang memiliki karateristik yang mirip yaitu berada pada lingkungan sosial-budaya serupa dan berlokasi di sekitar terumbu karang, di mana masyarakatnya bergantung pada sumberdaya alam terumbu karang dan perikanan tangkap.
Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan dan masyarakat nelayan di kelima pulau. Pengumpulan data dilakukan dua kali pada tahun 2004 dan tahun 2005.

Metode Analisis Data
Untuk mengkaji hubungan modal sosial dengan pengelolaan sumberdaya perikanan, suatu model dirumuskan sebagai berikut: P = f (MSI, MSO, L), dimana: P = indikator pemanfaatan sumberdaya; MSI = indikator modal sosial input; MSO = indikator modal sosial output; L = indikator lainnya. Karena data yang diperoleh sebagian besar berupa data nominal dan ordinal, maka akan digunakan metode statistik non-parametrik. Metode analisis data yang digunakan antara lain teknik uji beda nyata Kruskal Wallis, uji korelasi rank Spearman, dan regresi logistik. Untuk memudahkan pengolahan data, digunakan perangkat lunak SPSS Release 11.5.0.
Teknik uji beda nyata digunakan untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Karena sampel yang akan diuji berjumlah lebih dari 2, maka digunakan uji k sampel bebas Kruskal-Wallis. Uji korelasi rank Spearman digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel tidak bebas (Xi) dengan variabel bebas (Yi). Uji rank Spearman (rs) bisa digunakan karena memiliki kemampuan uji sebagai berikut: (1) dapat melihat arah korelasi antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas; (2) dapat menormalkan data yang dilakukan melalui urutan ranking (sesuai dengan banyaknya contoh); dan (3) mudah dipelajari dan ditetapkan baik untuk nominal maupun ordinal (Siegel 1986). Signifikasi nilai korelasi rank Spearman (rs) ditentukan berdasarkan angka probabilitas (p-value). Jika probabilitas 0,05 maka derajat korelasi tidak signifikan.
Selanjutnya, untuk menyusun model pengelolaan sumberdaya perikanan yang terkait dengan modal sosial, digunakan regresi logistik. Regresi logistik mirip dengan regresi linier dan cocok digunakan untuk variabel tidak bebas yang dikotomi. Koefisien regresi logistik dapat digunakan untuk mengestimasi rasio untuk tiap variabel bebas di dalam model.

Pengertian modal sosial
Pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat atau komunal muncul ketika terdapat kesepakatan pemanfataan bersama di antara anggotanya. Kesepakatan ini bisa terjadi karena terdapat interaksi secara reguler dan berkesinambungan antara anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Salah satu hal yang terpenting adalah bahwa aksi bersama hanya dimungkinkan jika sejumlah modal sosial tersedia di dalam suatu komunitas (Grootaert et al. 2003). Modal sosial didefinisikan secara bervariasi, dan salah satu definisi yang populer dikemukakan oleh Putnam (1993:167): “social capital refers to features of social organizations, such as trust, norms, and networks”, bahwa modal sosial didefinisikan sebagai rasa percaya, norma timbal-balik dan jaringan sosial. Atribut ini yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.
Definisi mengenai modal sosial dinyatakan oleh Bank Dunia: “the norms and social relations embedded in the social structures of societies that enable people to coordinate action to achieve desired goals” (Grootaert et al. 2003), bahwa modal sosial dapat didefinisikan sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat dan membuat orang dapat bekerjasama dalam bertindak untuk mencapai tujuan.
Norma dan sanksi merupakan basis utama dari institusi atau kelembagaan. Kedua hal ini pula yang membentuk modal sosial. Dalam pengertian modal sosial, kesepakatan dan pelaksanaan suatu norma merupakan perwujudan dari interaksi terus-menerus dalam suatu asosiasi dan jaringan (networks), baik formal maupun informal. Modal sosial, yang muncul melalui asosiasi dan jaringan yang didasari norma yang disepakati, sesungguhnya membentuk suatu kelembagaan. Keduanya, kelembagaan dan modal sosial, sesungguhnya memfasilitasi kumpulan orang atau komunitas atau masyarakat untuk melakukan aksi bersama (collective action). Sebagaimana definisi modal sosial yang dikemukakan oleh Woolcock & Nayaran (2000:2): “norma-norma dan jaringan-jaringan yang membuat orang bertindak secara kolektif.”
Krishna (2002) dan Narayan (1999) mendapati bahwa baik struktur makro dan kondisi mikro di masyarakat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Untuk itu, kerangka pendekatan analisis modal sosial harus memasukkan: (1) aspek kondisi makro (institusi formal, hubungan vertikal); dan (2) kondisi mikro (institusi informal, hubungan horisontal), seperti konsep modal sosial yang diajukan oleh Narayan (1999), Woolcock (1998), dan Grootaert et al. (2003), seperti dijelaskan berikut.
Narayan (1999) menyatakan modal sosial dalam suatu masyarakat, lokalitas, daerah atau negara sesungguhnya dapat dianalisis melalui dua aspek penting, yaitu: (1) modal sosial horisontal, meliputi ikatan antar kelompok sosial (cross-cutting ties of social groups); dan (2) modal sosial vertikal, yaitu fungsi pemerintah (government’s functioning). Modal sosial vertikal yaitu fungsi atau kinerja pemerintah dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan (governance) yang mendorong penegakan hukum, hak warga negara, kebebasan untuk berserikat. Kedua adalah aspek kompetensi, kewenangan, sumberdaya dan akuntabilitas pemerintah.
Sedangkan Woolcock (1998) menawarkan paradigma modal sosial yang mencakup keterkaitan horisontal di dalam masyarakat lokal dan keterkaitan vertikal. Keempat dimensi modal sosial berikut perlu dikaji dalam melakukan analisis modal sosial:
1. Integrasi (integration) yaitu hubungan dengan anggota keluarga dan tetangga.
2. Keterkaitan (linkages) yaitu hubungan dengan komunitas luar dan antar komunitas.
3. Integritas organisasi (organizational integrity) yaitu institusi formal di tingkat makro.
4. Sinergi (synergy) yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Grootaert et al. (2003) menyatakan bahwa hubungan atau jaringan sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam modal sosial dapat dibedakan menjadi tiga hal:
1. Bonding social capital (atau keterkaitan horisontal) yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki karakter demografis yang sama (seperti tingkat sosial-ekonomi, etnis), misalnya anggota keluarga, tetangga, teman dekat dan rekan kerja. Ikatan ini sering disebut sebagai ‘perekat sosial’.
2. Bridging social capital (atau keterkaitan horisontal dengan pihak yang berbeda karakter), yaitu ikatan dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang sama, misalnya kenalan, teman dari etnis lain, teman dari teman. Ikatan ini sering disebut sebagai ‘pelumas sosial’.
3. Linking social capital (atau keterkaitan vertikal), yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki otoritas atau status sosial yang lebih tinggi, misalnya ikatan dengan anggota parlemen, polisi, kepala daerah, dsb (Grootaert et al. 2003, Aldridge 2002).

Modal sosial dalam pemanfaatan sumber daya perikanan kelautan
Secara khusus, Isham (2000) menganalisis potensi pengaruh modal sosial terhadap perikanan, yang dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu:
1. Biaya transaksi (transaction cost). Interaksi sosial sesungguhnya dapat mempengaruhi besarnya biaya transaksi dalam pertukaran. Ketika pelaku ekonomi terus-menerus dan secara regular berinteraksi dalam suatu kondisi sosial tertentu, mereka akan membentuk suatu pola perilaku dan membangun ikatan kepercayaan. Ditambah lagi, jika terdapat kemungkinan pengenaan sanksi, maka interaksi ini bisa menurunkan kemungkinan perilaku oportunistik dari pelaku ekonomi yang berada dalam struktur sosial yang sama.
2. Aksi bersama (collective action). Olson (1965) menyatakan bahwa tanpa adanya kendala tertentu yang mendorong ataupun memaksa pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak akan memiliki insentif untuk berpartisipasi dalam aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi secara reguler dalam suatu kondisi sosial dapat mengarah kepada pembentukan institusi yang dapat berfungsi sebagai kendala, sehingga dapat menurunkan insentif bagi pelaku ekonomi untuk menjadi penumpang bebas.
Modal sosial atau khususnya jaringan, sesungguhnya menghasilkan eksternalitas. Dilihat dari eksternalitas yang dihasilkan, terdapat dua perspektif dalam memandang modal sosial (Birner & Wittmer 2003) :
1. Perspektif aktor, yang diformulasikan oleh Bourdieu (1992), di mana modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh aktor individual karena keanggotaannya pada suatu jaringan eksklusif. Karena pembentukan jaringan menghasilkan eksternalitas terbatas, maka Dasgupta (2002) menyatakan bahwa modal sosial semacam ini merupakan aspek dari sumber daya manusia (human capital).
2. Perspektif masyarakat (society), seperti penelitian yang dilakukan oleh Putnam (1993), di mana modal sosial adalah barang publik (public good) yang dimiliki oleh organisasi dan jaringan horisontal dalam suatu masyarakat (Rosyadi et al. 2003). Dalam hal ini, modal sosial berkontribusi terhadap eksternalitas publik – dalam arti memberi dampak luas, bahkan nation wide – maka modal sosial merupakan komponen ‘total faktor produktivitas’ (total factor productivity) (Dasgupta 2002).
Berdasarkan kerangka analisis modal sosial, dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan sumber daya perikanan, maka modal sosial dapat berkontribusi pada pola pemanfaatan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, seperti pencemaran dan/atau produksi yang berlebih. Produksi perikanan tangkap diharapkan dapat efisien atau menghindari economic inefficiency seperti yang dikemukakan oleh Gordon-Schaeffer. Secara matematis, fungsi produksi yang biasa digunakan dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah: . Fungsi produksi tangkap ( ) bergantung pada faktor input yang biasa disebut sebagai upaya (effort). Upaya ( ) merupakan indeks dari berbagai input seperti tenaga kerja, kapal, alat tangkap, dsb, yang digunakan untuk kegiatan penangkapan. Selain itu, produksi juga merupakan fungsi dari stok ikan ( ). Sedangkan adalah koefisien kemampuan tangkap (catchability coefficient) yang berarti proporsi stok ikan yang dapat ditangkap oleh satu unit upaya. Bentuk fungsi produksi yang linear ini sering diangggap tidak realistis karena tidak memasukkan kondisi diminishing return upaya terhadap produksi (Fauzi 2004). Namun, untuk kemudahan analisis, fungsi produksi linear ini akan digunakan.
Input yang digunakan untuk kegiatan penangkapan merupakan bentuk dari modal (capital). Secara umum terdapat lima jenis modal yaitu: modal alam dan lingkungan (natural capital); modal infrastruktur buatan manusia (physical capital); modal ekonomi atau keuangan (economic or financial capital); sumber daya manusia (human capital); dan modal sosial (social capital) (Scoones 1998). Tentunya dalam persamaan (1), natural capital tidak termasuk ke dalam variabel upaya ( ), namun diilustrasikan pada variabel stok . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa input yang digunakan dalam upaya ( ), dapat mencakup modal sosial.
Melangkah dari perspektif ini, maka pengaruh modal sosial dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu:
1. Modal sosial dengan eksternalitas terbatas.
Paling tidak terdapat dua pengaruh modal sosial dengan eksternalitas terbatas, sebagai berikut:
a. Bagi individu atau jaringannya.
Dalam masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan sumber daya fisik dan ekonomi, maka modal sosial dalam bentuk rasa percaya (trust) dan norma timbal-balik (norm of reciprocity) dimanfaatkan untuk memperoleh kedua sumber daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan. Ini terlihat dari hubungan hutang dan patron-klien. Dalam hal ini modal sosial bermanfaat karena menurunkan biaya transaksi (transaction cost) dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu penangkapan ikan, dan eksternalitas terbatas bagi individu atau jaringannya; meskipun praktek ini sesungguhnya meluas.
b. Bagi komunitas masyarakat pesisir tertentu.
Selain itu modal sosial juga dapat dilihat sebagai aksi bersama untuk mengelola sumber daya milik komunal melalui aturan dan sanksi. Ostrom (1990) menyatakan ada 2 kriteria yang memberikan batasan mengenai sumberdaya self-organized common-pool resources atau sumberdaya yang dikelola secara mandiri: (1) ada biaya yang digunakan untuk melindungi dan melarang pihak lain untuk mengeksploitasi sumber daya, (2) sumber daya terbatas sehingga bila dimanfaatkan terus dapat habis. Dalam hal ini modal sosial bermanfaat karena menurunkan biaya transaksi (transaction cost) dalam melakukan kontrol terhadap upaya tangkap, yang bisa dilakukan melalui pembatasan pelaku perikanan, ekstraksi sumber daya pada musim tertentu, penggunaan alat tangkap tertentu, dsb. Aksi bersama pengelolaan sumber daya secara komunal berlangsung karena adanya aturan dan sanksi. Contoh modal sosial bentuk ini yang telah melembaga dan sering dikutip adalah: sasi laut (Maluku), ondoafi (Papua), rompong (Sulawesi Selatan), awig-awig (Lombok) dan panglima laot (Aceh).
Dengan demikian, modal sosial ini dapat dimasukkan pada persamaan upaya menjadi: , dimana adalah upaya yang mengandung modal sosial, sehingga adalah produksi yang dipengaruhi oleh modal sosial.
2. Modal sosial dengan eksternalitas luas.
Secara makro, output produksi dapat diilustrasikan pada persamaan dimana dengan adalah ouput produksi yang bisa menggunakan pendapatan kotor nasional (GNP). adalah faktor skala fungsi produksi, yang biasa diartikan oleh para ekonom sebagai total faktor produktivitas ekonomi, yang merupakan indeks kombinasi kemampuan institusional, termasuk sistem property rights. adalah modal fisik. adalah agregat human capital, sedangkan adalah input tenaga kerja (Dasgupta 2001).
Total faktor produktivitas ( ) yang mencakup sistem property rights dan penegakannya, dapat dimasukkan ke dalam fungsi produksi perikanan, sehingga persamaan (3) menjadi: dimana .
Total faktor produktivas ini yang disebut Narayan (1999) sebagai fungsi pemerintah (government’s functioning), atau Woolcock (1998) sebagai modal sosial keterkaitan vertikal yang meliputi integritas organisasi (organizational integrity) atau kinerja institusi formal di tingkat makro (antara lain penegakan hukum), dan sinergi (synergy) atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun total faktor produktivitas menjelaskan kondisi ekonomi makro (Dasgupta 2001), variabel ini dimasukkan ke dalam fungsi produksi mikro, berdasarkan pemahaman bahwa kondisi struktural dan institusional makro mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan.

Hasil dan Pembahasan
Pemanfaatan sumberdaya

Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan di lokasi studi dapat dilihat melalui indikator penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, yaitu penangkapan ikan dengan bom atau bius, serta penambangan karang. Dari indikator-indikator ini dapat dibuktikan bahwa kelima pulau memiliki perbedaan yang siginifikan. Uji beda nyata Kruskal-Wallis keempat indikator menghasilkan angka probabilitas < 0,05 atau hipotesis Ho berhasil ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar kelima pulau. Data tahun 2004 dan 2005 menggunakan skor penilaian yang berbeda, sehingga untuk memudahkan komparasi dibuat indeks untuk masing-masing indikator. Terlihat bahwa Kapoposang dan Rajuni Besar memiliki indeks pemanfaatan sumberdaya merusak yang paling rendah, dan jauh berbeda dengan Barrang Caddi, Tarupa, dan Rajuni Kecil.

Keterkaitan Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Data tahun 2004

Penangkapan ikan dengan bom atau bius berkorelasi signifikan dengan sumber kapital, keanggotaan dalam kelompok, pendidikan, dan usia. Korelasi paling kuat ditunjukkan oleh jaringan sumber kapital. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya dua jenis jaringan sumber kapital, yaitu modal sosial bonding dan modal sosial bonding vertikal atau bridging . Jaringan sumber kapital yang berasal modal sosial bonding vertikal atau bridging cenderung berkorelasi terhadap penangkapan ikan dengan bom atau bius.
Keterkaitan bonding vertikal merupakan karakter dari hubungan nelayan dengan patron yaitu sistem ponggawa-sawi, sedangkan keterkaitan bridging merupakan hubungan nelayan dengan patron atau pedagang di luar pulau atau di kota lain. Hal ini serupa dengan hasil berbagai penelitian, bahwa penggunaan alat tangkap bom atau bius dipengaruhi oleh ponggawa atau pemodal (Meereboer 1998; LP3M 2002).

Data tahun 2005
Pemanfaatan sumberdaya dan modal sosial output
Aksi bersama (collective action) merupakan potensi pengaruh modal sosial terhadap perikanan (Isham 2000). Aksi bersama tergolong ke dalam “modal sosial output” (Grootaert et al. 2003), dan diyakini hanya dapat dimungkinkan jika sejumlah “modal sosial input” tersedia di dalam suatu komunitas (Grootaert et al. 2003).
Pelarangan bom/bius memiliki rata-rata total 1,59 atau dilakukan antara tidak pernah atau kadang-kadang, meskipun terdapat kelompok konservasi (total rata-rata 1,77) namun tidak aktif (total rata-rata 1,22). Keberadaan kelompok konservasi berbeda signifikan antar kelima pulau. Kelompok ini eksis di empat pulau, kecuali di Barrang Caddi.
Korelasi Spearman menunjukkan hubungan yang signifikan antara indikator modal sosial output dan indikator pemanfaatan sumberdaya. Ternyata hanya satu korelasi yang signifikan pada angka probabilitas < 0,05, yaitu penangkapan dengan bius dan keberadaan kelompok konservasi. Hubungan yang negatif menunjukkan bahwa jika kelompok konservasi eksis penangkapan dengan bius lebih sedikit.

Pemanfaatan sumberdaya dan input modal sosial
Rasa percaya, keberadaan minuman keras, tidak toleransi terhadap bom/bius, dan setuju pengenaan sanksi terhadap bom/ bius, memiliki perbedaan nyata antar kelima pulau. Selanjutnya, rasa percaya, keberadaan minuman keras, dan tidak toleransi terhadap bom/bius memiliki korelasi signifikan dengan indikator pemanfaatan sumberdaya.
Rasa percaya berasosiasi negatif dengan penangkapan dengan bom, berarti pulau dengan penangkapan dengan bom tinggi memiliki rasa percaya yang rendah. Rasa percaya rendah di Rajuni Kecil yang memiliki penangkapan bom yang tinggi. Sedangkan penangkapan dengan bius berkorelasi positif dengan keberadaan minuman keras, yang menunjukkan bahwa tingginya penangkapan dengan bius terkait dengan tingginya keberadaan minuman keras. Keberadaan minuman keras tinggi di Barrang Caddi dan Tarupa yang memiliki penangkapan dengan bom/bius yang tinggi; berbeda dengan kondisi di Kapoposang.
Hubungan yang menarik dilihat pada asosiasi antara penangkapan dengan bius dan tidak toleransi terhadap bom/ bius, yang berasosiasi positif. Ini menunjukkan bahwa meskipun nelayan dan masyarakat nelayan pulau tidak mentolerir keberadaan bom/bius, kondisi ini tidak menurunkan kejadian penangkapan ikan dengan bius.

Pemanfaatan sumberdaya dan indikator lainnya
Rata-rata indikator lainnya mencakup indikator fungsi pemerintah, karakteristik sosial ekonomi, dan persepsi terhadap sumberdaya. Persepsi manfaat terhadap terumbu karang setelah adanya pendampingan masyarakat serta persepsi perubahan ukuran ikan dalam lima tahun terakhir, memiliki perbedaan nyata antar kelima pulau.
Hasilnya menampilkan korelasi yang signifikan antara indikator lainnya dan indikator pemanfaatan sumberdaya. Persepsi manfaat terhadap terumbu karang dan persepsi perubahan ukuran ikan berasosiasi negatif dengan penangkapan dengan bius. Pulau dengan tingkat penangkapan bius tinggi seperti Barrang Caddi, Rajuni Kecil dan Tarupa, nelayannya memiliki persepsi bahwa kondisi terumbu karang tidak berubah setelah adanya pendampingan masyarakat, demikian pula dengan ukuran ikan yang dikatakan tidak semakin mengecil selama lima tahun terakhir. Pulau-pulau dengan kegiatan penangkapan bom/ bius tinggi memiliki persepsi krisis sumberdaya yang rendah, dan berbeda dengan Kapoposang yang menganggap bahwa kondisi terumbu karang memburuk.

Keterkaitan antara modal sosial output dan modal sosial input
Hasil yang diperoleh menampilkan korelasi yang signifikan antara modal sosial input dan indikator modal sosial output. Pelarangan bom/bius berasosiasi negatif dengan keberadaan minuman keras, namun berasosiasi positif terhadap tidak toleransi terhadap bom/biu dan rasa adil pelarangan bom/bius. Keberadaan kelompok konservasi dan kelompok konservasi aktif berkorelasi positif dengan rasa adil pelarangan bom/bius. Pelarangan mengambil karang menunjukkan rasa percaya yang tinggi Ini menunjukkan bahwa kesamaan norma dan rasa percaya (modal sosial input) mempengaruhi modal sosial output yaitu aksi bersama dalam mencapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan.

Model Sumberdaya Perikanan
Tahap analisis selanjutnya menggunakan analisis regresi logistik untuk menentukan model pemanfaatan sumberdaya. Indikator pemanfaatan sumberdaya dijadikan sebagai variabel tidak bebas sedangkan indikator modal sosial output, modal sosial input, fungsi pemerintah karakteristik sosek, dan persepsi terhadap sumberdaya dimasukkan sebagai variabel bebas ke dalam model.
Uji kelayakan model ditentukan berdasarkan koefisien determinasi R kuadrat (Nagelkerke R Square) dan uji goodness-of-fit menggunakan uji Hosmer dan Lemeshow yang memiliki nilai nyata < 0,05. Dari berbagai kombinasi variabel tidak bebas dan variabel bebas yang diuji coba dihasilkan dua model yang layak sebagai berikut. Satu model menggunakan data tahun 2004, dan model lainnya menggunakan data tahun 2005.

Data tahun 2004
Kedua variabel yaitu sumber kapital dan usia nelayan dapat menjelaskan 19 persen bagi model. Uji kesesuaian model menggunakan uji Hosmer dan Lemeshow menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai nyata < 0,05. Model ini menunjukkan bahwa penangkapan dengan bom/bius dapat dijelaskan dengan keberadaan jaringan sumber kapital yang bersifat bonding vertikal atau bridging dan usia nelayan. Penangkapan dengan bom/bius dilakukan secara umum oleh nelayan berusia muda.

Data tahun 2005
Ketiga variabel dapat menjelaskan 44,2 persen bagi model. Uji kesesuaian model menggunakan uji Hosmer dan Lemeshow menunjukkan hasil dengan nilai nyata < 0,05.
Model ini menunjukkan bahwa penangkapan dengan bom dapat dijelaskan dengan rendahnya rasa percaya di antara masyarakat dan rendahnya toleransi terhadap bom/bius. Berarti modal sosial input yaitu rasa percaya dan kesamaan norma mempengaruhi kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan.
Namun demikian, rasa adil pelarangan bom/bius berbanding lurus dengan bom. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat norma yang meluas bahwa masyarakat menganggap adil jika bom/bius dilarang, tetap saja penangkapan ikan dengan bom tinggi. Kondisi ini terkait dengan kinerja penegakan hukum yang secara rata-rata dianggap tidak konsisten dalam menindak penangkapan bom/bius yang ilegal. Sehingga meskipun nelayan menganggap pelarangan bom/bius adil dilakukan, namun tidak menurunkan kegiatan bom/bius. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Narayan (1999) dan Woolcock (1998), bahwa modal sosial horisontal di tingkat masyarakat hanya akan mencapai kondisi pembangunan yang diharapkan jika didukung oleh struktur dan institusi makro, salah satunya adalah penegakan hukum.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis, modal sosial input yaitu rasa percaya dan tidak-toleransi terhadap bom/bius dalam masyarakat nelayan berpotensi untuk mendukung perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, melalui pelarangan penangkapan ikan dengan bom atau bius. Modal sosial output yaitu keberadaan kelompok konservasi berpotensi menurunkan penangkapan ikan dengan bius. Ini membuktikan hipotesis penelitian. Namun di sisi lain, modal sosial yang bersifat bridging pada jaringan sumber kapital berpotensi untuk mendorong terjadinya penangkapan ikan dengan bom atau bius.
Penelitian ini membuktikan bahwa modal sosial input yaitu rasa percaya dan kesamaan norma mendukung adanya aksi bersama komunitas nelayan, sebagaimana diungkapkan oleh Grootaert et al. (2003). Disamping itu, fungsi pemerintah dan integritas institusi formal di tingkat makro berperan penting untuk menumbuhkan serta menjaga aksi bersama dan modal sosial input yang telah ada pada komunitas nelayan. Hanya ketika institusi makro dan modal sosial komunitas memiliki kinerja positif yang saling mendukung, pengelolaan sumberdaya perikanan dapat berkelanjutan.

Daftar Pustaka
1. Birner, R. & H. Wittmer. 2003. Using Social Capital to Create Political Capital: How Do Local Communities Gain Political Influence? A Theoretical Approach and Empirical Evidence from Thailand. In: Dolšak, N. and E. Ostrom (Eds.): The Commons in the New Millennium, Challenges and Adaptation, MIT Press, pp. 291-334.
2. Bromley, D. W. (ed.) 1992. Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy. ICS Press. San Fransisco, California.
3. Bromley, D.W. & M.M. Cernea. 1989. The Management of Common Property Natural Resources: some conceptual and operational fallacies. World Bank Discussion Papers (57). Washington, D.C.: The World Bank.
4. Dasgupta, P. 2002. Social Capital and Economic Performance: Analytics. Cambridge: University of Cambridge.
5. Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia
6. Ginting, S.P. 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. Jurnal Pesisir dan Lautan 1 (2): 30-43
7. Gordon, H. S. 1954. The economic theory of a common property resource: the fishery. Journal of political economy 62, 124-142
8. Grootaert, C., D. Narayan, V. N. Jones & M. Woolcock. 2003. Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ). Washington, DC: World Bank
9. Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons. Science 162, 1243-1248
10. Isham, J. 2000. Can Investments in Social Capital Improve Well-Being in Fishing Communities? A Theoretical Perspective for Asssessing the Policy Options. Paper presented at the IIFET Conference. Corvallis, USA. July 10-14
11. Krishna, A. 2002. Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy. New York: Columbia University Press.
12. McKean, M.A. (1992) Management of Traditional Common Lands (Iriaichi) in Japan, in D. W. Bromley (ed) Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy, pp. 63-98. San Francisco, CA: Institute for Contemporary Studies Press
13. Meereboer, M. 1998. Fishing for Credit: Patronage and debt relations in the Spermonde Archipelago, Indonesia. in Robinson, K. & M. Paeni. Living Through Histories: Culture, History and Social Life in South Sulawesi. Canberra: Australian National University
14. Narayan, D. 1999. Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty. Policy Research Working Paper 2167. Poverty Division, Poverty Reduction and Economic Management Network. Washington, D.C.: World Bank
15. Olson, M. 1965. The Logic of Collective Action – Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
16. Ostrom, E. 2000. Social capital: a fad or a fundamental concept? In P. Dasgupta and I. Serageldin, eds. Social Capital: A Multifaceted Perspective, 172-214. Sociological Perspectives on Development series. Washington, D.C.: World Bank.
17. ____. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press
18. Putnam, R. D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New Jersey: Princeton University Press.
19. Rosyadi, S., R. Birner, and M. Zeller. 2005. Creating political capital to promote devolution in the forestry sector—a case study of the forest communities in Banyumas district, Central Java, Indonesia. Forest Policy and Economics 7(2): 213-226
20. Ruddle, K., E. Hviding & R.E. Johannes. 1992. Marine resources management in the context of customary tenure. Marine Resource Economics 7: 249-273
21. Runge, C.F. 1992. Common Property and Collective Action in Economic Development. in Bromley, D.W. Making the Commons Work: Theory, Practice and Policy. California: Insitute for Contemporary Studies.
22. Satria, A., A. Umbari, A. Fauzi, A. Purbayanto, E. Sutarto, I. Muchsin, I. Muflikhati, M. Karim, S. Saad, W. Oktariza dan Z. Imran. 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan. Pusat Kajian Agraria IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta: Pustaka Cidesindo
23. Scoones, I. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. IDS Working Paper 72. Sussex: Institute of Development Studies.
24. Siegel, S. 1986. Statistik Non-Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. (Diterjemahkan oleh Zanzani Suyuti dan Landung Simatupang. 1994). Jakarta: Gramedia
25. Soselisa, H. 2001. Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-hak Komunitas dalam Manajemen Sumberdaya Kelautan, dalam Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial, oleh Franz von Benda-Beckmann et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
26. Stiglitz, J.E. 2000. Formal and informal institutions. In P. Dasgupta and I. Serageldin, eds. Social Capital: A Multifaceted Perspective, 59-68. Sociological Perspectives on Development series. Washington, D.C.: World Bank.
27. SPSS Inc. 2002. SPSS for Windows Release 11.5.0.
28. Sultan, M. 2004. Pengembangan Perikanan Tangkap di Kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate. Disertasi (Tidak dipublikasikan). Program Studi Teknologi Kelautan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
29. Woolcock, M. & D. Narayan. 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. World Bank Research Observer 15(2).
30. Woolcock, M. 1998. Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society 27 (2): 151-208

Explore posts in the same categories: Jurnal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: